Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sembilan Fraksi Setujui Lima Raperda Menjadi Perda

 
05 Februari 2015

DPRD Jatim Online (Kamis; 05/02)

Suara Indrapura : Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyetujui dan mendukung lima rancangan peraturan Daerah (raperda) yang diusulkan oleh komisi di DPRD Jatim menjadi peraturan Daerah (perda). Adapun Kelima raperda yang disetujui menjadi perda tersebut yakni Raperda tentang perubahan atas perda Provinsi Jatim nomor 9 tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, Raperda tentang perlindungan petani.

Raperda perubahan atas perda Prov. Jatim nomor 10 Tahun 2000 tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah BPR kredit usaha rakyat kecil Jatim menjadi PT. BPR Jatim, Raperda tetang penyelenggaraan kearsipan dan Raperda tentang perubahan atas perda prov. Jatim nomor 1 tahun 2013 tentang pembentukan perda.

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jatim, Zainul Lutfi di DPRD Jatim, Jumat (30/1) mengatakan saat ini Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang menjadi pioneer regulasi daerah mengenai bantuan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam perda no. 9 tahun 2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. “Tapi meskipun telah ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 oktober 2012, Perda ini belum sepenuhnya diimplementasikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, politisi yang juga duduk di komisi B DPRD Jatim ini fraksi PAN mendukung adanya revisi perda tentang bantuan hukum ini. Diantara alasannya yakni mempertimbangkan konteks historis dan hubungan antar aturan hukum mengenai bantuan hukum. Perda bantuan hukum menurutnya lahir setelah berlakunya UU no. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

“Tapi, perda Jawa Timur tersebut mendahului ketentuan pelaksanaan UU bantuan hukum yang tertera dalam PP no. 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum,” tuturnya

Pertimbangan lainnya mengenai dukungan Fraksi PAN terhadap revisi perda bantuan hukum ini berdasarkan konteks faktua. Menurutnya bantuan hukum yang dilakukan oleh beberapa organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah memperoleh akreditasi dari kementerian hukum HAM Kanwil Jawa Timur, juga sedang berlangsung.

“Jadi dalam pemberian bantuan hokum dan ruang lingkup bantuan hukum harus lebih diutamakan dari organisasi lembaga bantuan hukum,” ujarnya Zainul Lutfi pria yang juga mantan anggota DPRD Sidoarjo ini.

Sedangkan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Kusnadi menyampaikan mengenai raperda tentang Badan hukum perusahaan daerah provinsi Bank Perkreditan Rakyat menjadi perseroan terbatas yang diinisiasi oleh komisi C DPRD Jatim, merupakan perubahan nomenklatur perbankan sesuai dengan basis filosofis – sosiologisnya yang sedemikian merakyat, berupa PT Bank BPR Jatim atau Bank UMKM Jatim. “Penamaan ini juga telah mendapatkan seritifikat merek dari kemenkumhak tertanggal 28 oktober 2013 atas pengajuan permohonan hak merek Indonesia dari PT. Bank BPR Jatim,” tuturnya

Ditambahkannya, terhadap fakta sosial dan yuridis administrative tersebut, maka dipandang perlu unruk melakukan perubahan perda No. 10 tahun 2010. Sekaligus untuk merespon adanya peningkatan jumlah setoran modalm jangkauan ruang lingkup pelayanan dan kesesuaian dengan regulasi otoritas jasa keuangan.

“Dengan beberapa pertimbangan tersebut, Fraksi Demokrat mendukung usulan perubahan perda nomor 10 tahun 2000 tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah BPR Kredit Usaha Rakyat kecil Jatim menjadi PT. BPR Jatim,”ujarnya Kusnadi yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim. (panca)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved