Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pemanfaatan Lahan Pemerintah Bukan Alih Status Kepemilikan

 
02 Februari 2015

DPRD Jatim Online (Senin; 02/02)

Suara Indrapura : Petani di Jatim dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah provinsi, dan peran serta masyarakat dalam hal pengadaan lahan pertanian  untuk petani. Ini dimaksudkan untuk memanfaatkan lahan-lahan pemerintah  provinsi atau lahan milik masyarakat yang tidak digunakan atau terlantar agar bisa dimanfaatkan oleh petani. Hal ini dilakukan dalam rangka mendayagunakan fungsi lahan, serta memberikan kesempatan kepada petani  gurem yang tidak memiliki lahan.  Agar bisa memfungsikan lahan milik pemerintah provinsi atau lahan milik masyarakat untuk kepentingan pertanian. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Komisi B  DPRD Jatim, Hj. Atika Banowati, SH dalam menanggapi Pandangan Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Jatim terhadap Raperda tentang Perlindungan Petani.

Sementara itu, konsep yang akan dikembangkan adalah sewa-menyewa, atau pinjam pakai, atau hak pengelolaan, atau konsep-konsep lainya. Dengan poin terpenting adalah  konsep apapun yang nantinya akan disepakati untuk diatur dalam raperda, pada dasarnya adalah BUKAN mengalihkan status kepemilikan tanah milik pemerintah  provinsi atau lahan  milik masyarakat tersebut kepada petani.

Sedangkan terkait dengan mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan sarana dan prasarana, serta sistem asuransi bagi petani, visi Komisi B adalah bahwa persoalan-persoalan tersebut merupakan persoalan yang membutuhkan pelaksanaan secara langsung. Karena di lapangan banyak muncul persoalan, mulai dari kurangnya  kesadaran petani akan perlindungan hak kekayaan  intelektual, minimnya sarana dan prasarana  yang tidak lagi berfungsi dengan baik, hingga tidak adanya sistem perlindungan berupa asuransi  bagi petani yang mengalami gagal panen. “Oleh sebab itu, kami memandang ketentuan-ketentuan tersebut relevan untuk diakomodasi di dalam pengaturan tentang perlindungan petani,” paparnya.

Terkait dengan operasionalisasi ketentuan teknisnya dapat dipacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seperti tentang hak cipta, paten, mere, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, kebijakan, program tentang revitalisasi sarana dan prasarana pertanian, peraturan perundang-undangan tentang asuransi. Sehingga apa yang nantinya akan diatur dalam raperda adalah merupakan singkronisasi serta harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut.

Mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, tentu saja raperda yang sedang Komisi B rumuskan ini tetap membawa visi dan misi yang terdapat di dalam tersebut. Karena bagaimana pun UU 13/2013 beserta aturan pelaksanaanya, akan tetap menjadi rujukan utama dalam perumusan raperda ini. Namun, tidak menutup kemungkinan akan tetap memasukan kebutuhan rill yang menadi karakteristik kearifan lokal yang ada di Jatim untuk diakomodasikan ke dalam raperda ini. Sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Selain itu, dalam pelaksanaannya kami sepakat dengan usulan fraksi-fraksi untuk melibatkan lebih banyak lagi pihak-pihak yang memiliki pengetahuan seputar perlindungan petani, serta pihak-pihak yang secara langsung berekepentingan terhadap raperda ini nantinya.” tutupnya. (Nrl)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved