Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Dukung Penundaan Pilbup

 
10 April 2013

Suara Indrapura : Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Madiun, menjadi sorotan Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim. Sejumlah anggota Dewan Provinsi Jawa Timur datang ke kantor KPU Kabupaten Madiun mempertanyakan penundaan pencoblosan, Rabu (3/4).

Setelah beberapa saat berdiskusi saat berdiskusi di ruang ketua KPU Kabupaten Madiun, Anwar Sholeh Azakony, rombongan anggota dewan ini keluar dan menemui sejumlah wartawan. Meski sempat mempertanyakan masalah penundaan, setelah mendapat penjelasan pihak KPU Kabupaten Madiun, mereka menyimpulkan sikap KPU sudah benar.

“Ternyata sikap KPU sudah benar. Memang harus ditunda sesuai aturan karena hanya satu pasangan yang memenuhi syarat,” kata Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu.

Komisi yang membidangi Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim, lanjut Sabron, tak hanya bermitra dengan KPU Provinsi melainkan juga seluruh KPU di kabupaten/kota. Sebagai mitra KPU, tambah anggota Fraksi Golkar ini, komisi akan membantu jika ada masalah, baik di KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota. Sabron yang didampingi dua anggota komisi lainnya yakni Kusnadi Fraksi PDI Perjuangan dan Achmad Subhan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera(PKS), membantah jika kedatngannya terkait gagalnya calon yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Golkar dalam Pemilukada di Madiun.

Diberitakan sebelumnya, calon yang diusung partai Golkar-PDI Perjuangan Sukiman-Sugito, dinyatakan tidak memenuhi syarat akibat legalisasi Ijazah Sugito yang dibatalkan Dinas Pendidikan. Sehiongga hanya satu pasangan yakni incumbent Muhtarom-Iswanto yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat. Sesuai aturan, KPU akhirnya menunda dan membuka kembali pendaftaran calon.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Madiun, Anwar Sholeh Azarkoni, mengatakan, penundaan Pemilukada sudah sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Sesuai pasal 125 ayat 2 dan 3, jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu pasangan calon yang memnuhi syarat, maka dilakukan penundaan dan pendaftaran ulang,” kata Ketua KPU Kabupaten Madiun, Anwar Sholeh Azarkony, kepada wartawan. Anggota KPU Kabupaten Madiun, Wahyudi, menambahkan, bahwa pasangan calon yang sebelumnya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat tetap bisa mendaftarkan kembali.

“jadi mulai nol lagi. Yang kemarin tidak memenuhi syarat juga bisa ditetapkan sebagai calon,” kata Wahyudi.(Fafa)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved