Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dorong Pusat Bentuk Regulasi Khusus

 
24 Februari 2015

DPRD Jatim Online (Selasa; 24/02)

Suara Indrapura : Maraknya program kemasyarakatan yang tertunda karena harus melewati lahan milik PT.Perhutani, diantaranya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) hingga waduk Gongseng yang ada di Bojonegoro memang membuat sosok yang satu ini prihatin. Dimana seharusnya pemerintah pusat melalui presiden harus mengeluarkan regulasi khusus terkait masalah lahan.

Dikatakan Anggota DPRD Jatim, Surawi banyak proyek infrastruktur yang digagas Pemprov Jatim guna mengangkat perekonomian masyarakat Jatim terpaksa mangkrak karena terkendala dengan lahan milik Perhutani. Dimana sesuai UU milik Perhutani, jika pemerintah menggunakan lahan milik Perhutani harus dilakukan tukar guling atau ganti rugi lebih dahulu. Dan hal ini yang menjadi kendala sehingga sejumlah program kerakyatan tidak bisa berjalan alias mandeg, padahal sebelumnya telah menyedot anggaran ratusa miliar baik yang diambil dari APBN maupun APBD Jatim.

“Dari sinilah seharusnya ada sebuah regulasi khusus yang mengatur soal lahan Perhutani. Dimana ketika lahan Perhutani digunakan untuk program kerakyatan seharusnya diserahkan tanpa melalui persyaratan yang berbelit atau gantirugi yang notabene sangat memberatkan APBD maupun APBN,” papar politisi asal Partai Demokrat ini berargumentasi.

Bila hal itu sampai terealisasi, lanjutnya maka dipastikan perekonimian di Jatim akan terus meningkat. Khususnya untuk waduk Gongseng di Bojonegoro selama ini tidak menampung aliran air dari Bengawan Soloakibat penyempitan saluran dan pendangkalan. Untuk itu perlu dilakukan perluasan waduk termasuk pengerukan. 

“Jujur selama satu tahun ini, penyelesaian waduk Gongseng baru 2 persen. Padahal pembangunannya menggunakan sistim multi years selama 4 tahun dengan pengelola PT Waskita Karya . Karenanya jika masalah ini tidak ada penyelesaian dan presiden tidak segera turun jangan harap Jatim terbebas dari banjir. Selain itu sebagai wilayah swasembada pangan akan sulit terealisasi,” tegas Surawi yang juga seorang pengusaha dan kini duduk sebagai Anggota Komisi D DPRD Jatim. Cty

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved