Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

FPPP Minta Batas Maksimal Penyelesaian

 
04 Maret 2015

DPRD Jatim Online (Rabu; 04/03)

Suara Indrapura : Juru bicara Partai PPP DPRD Jatim, H. Achmad Sillahudin mengatakan, dalam Raperda Kode Etik dan Tata Beracara BK yang baru. BK bukan hanya melakukan pemeriksaan atas anggota DPRD Jatim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Dalam Raperda yang baru, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD walaupun tidak dilaporkan tapi perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui luas oleh masyarakat luas. BK dapat mengambil inisiatif untuk menanganinya.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Jatim yang teradu atas pelanggaran  kode etik dan tata tertib, BK harus mendasarkan pada mekanisme yang dirumuskan dalam Pasal 14-39 meliputi, sidang verifikasi dan klarifikasi, pembuktian, pembelaan, putusan dan pelaksanaan putusan. “Mekanisme ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (3) Permendagri No.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” jelasnya.

Sebagai catatan, F-PPP DPRD Jatim juga meminta, demi kepastian hukum, maka kiranya ditambahkan pada setiap penyelesaian perkara diberi batas waktu penyelesaian maksimal 60 hari sejak masuknya pengaduan secara resmi diterima. Selain itu juga perlunya revisi Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan, teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain setiap  tahap sidang verifikasi dan klarifikasi. “Sebaiknya direvisi menjadi, teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat diwakilkan atau menguasakan kepada pihak lain dalam setiap sidang verifikasi dan klarifikasi, tetapi boleh didampingi oleh seorang advokat atau keluarga yang dipercaya teradu dengan seizing pimpinan BK,” tutur Sillahudin. (Nrl)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved