Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pentingnys Regulasi Khusus Terkait Program Pemerintah

 
10 Maret 2015

DPRD Jatim Online (Selasa; 10/03)

Suara Indrapura : Maraknya program kemasyarakatan yang tertunda karena harus melewati lahan milik  PT Perhutani. Seperti Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) hingga Waduk Gongseng yang ada di Bojonegoro. Hal ini membuat Surawi prihatin, seharusnya pemerintah pusat melalui presiden harus mengeluarkan regulasi khusus terkait masalah lahan.

Dikatakan Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 ini, banyak proyek insfratuktur yang digagas Pemprov Jatim guna mengangkat perekonomian masyarakat Jatim terpaksa mangkrak. Dalam aturan yang ada, jika pemerintah menggunakan lahan milik perhutani harus dilakukan tukar guling atau ganti rugi lebih dahulu. Hal inilah yang menjadi kendala, sehingga sejumlah program kerakyatan tidak bisa berjalan. Padahal sebelumnya telah menyedot anggaran ratusan miliar, baik yang diambil dari APBN maupun APBD Jatim. “Dari sinilah seharusnya ada sebuah regulasi khusus yang mengatur soal lahan perhutani. Artinya ketika lahan perhutani digunakan untuk program kerakyatan seharusnya diserahkan tanpa melalui  persyaratan yang berbelit atau ganti rugi yang notabene sangat memberatkan  APBD maupun APBN,” papar politisi asal Partai Demokrat ini berargumentasi.

Bila hal itu sampai terealisasi, maka dipastikan perekonomian di Jatim akan terus meningkat. Misalnya untuk Waduk Gongseng di Bojonegoro, selama ini tidak menampung aliran air dari Bengawan Solo akibat penyempitan saluran dan pendangkalan. Untuk itu perlu dilakukan perluasan waduk temasuk pengerukan agar terbebas banjir dan perekonomian tak terganggu saat datangnya musim penghujan.

“Jujur selama satu tahun ini, penyelesaian Waduk Gongseng baru 2%. Padahal pembangunannya menggunakan  Sistem Multi Years selama 4 tahun dengan pengelola PT Waskita Karya. Karenanya jika masalah ini tidak ada penyelesaian, dan presiden juga tidak segera turun, jangan harap Jatim terbebas dari banjir. Selain itu sebagai wilayah swasembada pangan akan sulit terealisasi,” tegas Surawi yang juga seorang pengusaha itu. (Nrl)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved