Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sistim Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Berubah

 
09 April 2013

Suara Indrapura : Telah banyak perubahan terjadi terkait sistem pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, setelah 11 tahun sejak Perda No 8 Tahun 2002 tentang pengelolaan Tahura R Soerjo ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum yang relevan dan terbaru sebagai dasar pengelolaan Tahura R Soerjo.

Melihat kenyataan tersebut, juru bicara Komisi B DPRD Jatim, M Syamsul Arifin sependapat dengan pernyataan Gubernur yang mengusulkan adanya Raperda baru. Hal ini untuk menghindari pembatasan prosentase yang hanya 50 persen jika ingin melakukan revisi terhadap perda yang ada.

Berdasarkan kesepakatan untuk mencabut Perda No 8 Tahun 2002, maka Komisi B melakukan penyempurnaan terhadap draft Raperda dengan menambahkan beberapa ketentuan yang belum diakomodir dalam Perda No 8 Tahun 2002 maupun draft raperda perubahan sebelumnya. “Tentunya hal ini membutuhkan perpanjangan waktu yang cukup untuk menyempurnakan draft yang sifatnya baru agar menghasilkan suatu raperda yang berkualitas,” tegas politisi asal Fraksi Hanura Damai.

Dalam pembahasan raperda tersebut ada beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilakukan. Diantaranya harus dilakukan pembahasan secara komprehensif bersama dengan Pemprov Jatim, Dinas Kehutanan, Biro SDA dan Biro Hukum untuk membahas substansi Raperda yang belum dibahas sebagai akibat dari adanya penambahan substansi baru.

Tak kalah pentingnya harus ada kegiatan konsultasi publik yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang berada di kawasan Tahura. Sebagai tahap finalisasi Raperda, kemudian dilakukan pembahasan pasal per pasal bersama Pemerintah Daerah sebelum dilakukan tahapan penyelarasan oleh Balegda DPRD Jatim sesuai Perda No 2 tahun 2011 tetang Pembentukan Perda Provinsi Jatim. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved