Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kegiatan Reses Dewan Diawasi Inspektorat

 
25 Maret 2015

DPRD Jatim Online (Rabu; 25/03)

Suara Indrapura : Kegiatan reses atau turunnya 100 anggota DPRD Jatim untuk menyerap aspirasi di masyarakat pada sebelas Daerah Pilihan (Dapil) di 38 Kabupaten/kota se Jatim dengan melibatkan Inspektur Prov Jatim (Itwilprov) mendapat protes. Mereka merasa kegiatan yang dilakukan inspektorat tersebut, dinilai aneh dan tak masuk akal. Sebab peranan DPRD Jatim adalah mengawasi kegiatan Pemprov Jatim selaku eksekutif. Namun dalam pelaksanaan kali ini terbalik, inspektorat bagian dari eksekutif (pemprov) mengawasi legislative (DPRD).

Freddy Poernomo, Ketua Komisi A DPRD Jatim menyampaikan pada intinya tidak apa-apa. Menurutnya itu bagus kalau memang inspektorat provinsi ingin tau kinerja dewan seperti apa. "Biar juga tidak curiga. Karena kami juga melakukan reses sesuai aturan dan tidak neko-neko," ungkapnya.

Namun pihaknya juga menyampaikan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat merupakan kebijakan aneh dan tidak pada tempatnya. Menurut politisi asal partai Golkar ini, kebijakan melibatkan Itwilprovp dalam reses dewan, baru terjadi sekarang. Karena sebelum sebelumnya tidak pernah terjadi. "Kalau mengawasi kinerja sekretariat DPRD Jatim itu baru benar, tapi kalo ngawasi kita apa tidak salah kamar. Ini kok makin kebalik-balik," kata Freddy keheranan.

Terpisah, Wakil. Ketua DPRD Jatim Achmad  Iskandar menilai apa yang dilakukan Itwilprov menjadi tradisi baru yang harus dijelaskan oleh Pemprov Jatim. "Mungkin mau ikut mendengarkan aspirasi masyarakat, cuma kalau tidak ada dasar hukumnya sebaiknya tidak usahlah," tegasnya.

Sejumlah protes terkait kebijakan yang dituding nyeleneh ini, disampaikan sejumlah anggota DPRD Jatim yang mengungkapkan jika tindakan inspektorat mengawasi agenda reses dewan, tidak sesuai dengan tupoksinya. Ini lantaran job-dis inspekorat provinsi Jatim fungsinya mengawasi eksekutif yang dalam hal ini SKPD. "Itu khan nggak sesuai dengan fungsinya. Kalau yang mengawasi kejaksaan atau BPK khan itu lumrah,” terangnya. (bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved