Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

BPWS, 7 Tahun Tak Berdaya, Disorot DPRD Jatim

 
30 Maret 2015

DPRD Jatim Online (Senin; 30/03)

Suara Indrapura : Kinerja Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) didirikan sejak tahun 2008 hingga saat ini, tidak memiliki program progresif, bahkan lembaga bentukan pemerintah pusat untuk pengembangan di wilayah jembatan Surabaya-Madura ini, terkesan jalan di tempat. DPRD Jatim menilai, sejak BPWS sebagai lembaga non struktural itu berdiri lewat Perpres No.27 Tahun 2008 belum ada pembangunan signifikan yang dihasilkan hingga Maret 2015. Bahkan sebaliknya, benturan dan penolakan justru kerap terjadi antara BPWS dengan masyarakat sekitar.

Ketua FPKB DPRD Jatim, Badrut Tamam menilai kegagalan BPWS itu karena Badan Pelaksana BPWS salah kaprah dalam menjalankan fungsinya di Madura. Sebab konsep yang mereka jalankan adalah melakukan pembangunan di Madura, bukan membangun Madura. “Sehingga secara otomatis pembangunan itu mengesampingkan unsur sosiologis dan kultur masyarakat Madura,” terang dia.

Mantan aktivis PMII Jatim ini, menilai program yang diusulkan tidak akan berhasil, jika tidak mendapat dukungan masyarakat setempat. “Itu karena mereka mengabaikan unsur sosiologis dalam menjalankan program di Madura," kata Badut Tamam.

Politisi PKB ini bisa memahami kalau nantinya Presiden Jokowi membubarkan BPWS karena dinilai infisiensi dan tidak efektif dalam melaksanakan program pembangunan dan pengembangan di kawasan Madura. Namun pria yang akrab disapa Tamam itu berharap nantinya ada konsep pembangunan kawasan Madura yang terintegrasi dan sinergis dengan melibatkan Bupati di empat kabupaten dan tokoh masyarakat Madura.

"Tak soal nantinya BPWS mau dibubarkan atau direkstrukturisasi, yang terpenting konsep pembangunan Madura ke depan harus bersinergis dengan tokoh dan masyarakat. Dengan begitu pembangunan tersebut memiliki ruh, bukan sekedar pembangunan fisik semata,"tegas Wakil Ketua PW Ansor Jatim itu.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan pihaknya sedang mengevaluasi sejumlah lembaga non struktural dibawah Presiden yang dianggap kontra produktif. Hasil evaluasi itu nantinya akan diserahkan kepada Presiden dengan opsi dibubarkan atau direksturisasi. Satu diantara lembaga yang masuk evaluasi itu adalah BPWS.

Sementara itu, Kaukus Ekstra Parlemen Madura terus menyoroti kinerja dari Badan Pengelola Wilayah Suramadu(BPWS) dengan membuka borok dari Badan non struktural yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola Pulau Madura.

Kaukus Ekstra Parlemen Madura menuding BPWS dalam mengelola Pulau Madura tidak serius. Penjelasan ini, disampaikan Roesmanhadi, Kaukus Ekstra Parlemen Madura. “Pembangunan dan pengelolaan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu wilayah Madura (KKJSM) dan wilayah Surabaya (KKJSS), khususnya wilayah sepanjang ±600 ha dari kaki jembatan Suramadu kurang optimal.  Salah satu indikatornya adalah rendahnya jumlah luas lahan yang dibebaskan serta jumlah kawasan yang dikembangkan dan ditata. Secara kasat mata Pedagang Kaki Lima (PKL) masih bebas berjualan di bibir TOL Suramadu akses Madura. Selain mengganggu ketertiban, keberadaan PKL yang tidak tertata tersebut menyebabkan kenyamanan dan keamanan pengendara terganggu,"katanya.

Seharusnya,kata Roesmanhadi, sesuai dengan rencana induk serta rencana strategis (master plan) BPWS, PKL tersebut ditata dan dikelola dengan baik. Penataan dan pengelolaan tersebut harus melibatsertakan Pemda terkait agar berjalan efektif. Mengingat sejak tahun 2009 s/d 2014 kelemahan mendasar BPWS adalah tidak memiliki modal sosial (social capital).

Mengenai pembangunan kawasan permukiman di kawasan khusus Madura,lanjut Roesmanhadi, saat ini seharusnya sudah masuk pada taraf pembangunan konstruksi, sebab site plan dan RTBL sudah dikerjakan pada APBN tahun angggaran 2013. Kondisi ini membuat kelanjutan pembangunan pesimis terealisasi, selain karena pembangunan kawasan berkaitan dengan pembebasan lahan, infrastruktur dan seterusnya." Juga dikarenakan fasilitasi pemerintah melalui APBN hanya pada sampai tahun 2015, atau 5 tahun terhitung tahun 2011,"jelasnya.

Roesmanhadi juga memastikan kaukus ekstra parlemen Madura akan melaporkan tak beresnya kinerja BPWS ke presiden Jokowi" Selain kirim surat, minggu depan sekkab Andi Widjajanto akan ke Surabaya dan bersedia menemui kami. Akan kami sampaikan temuan dan fakta atas kerjanya BPWS,"terang dia. (bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved