Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Usulan Lima Raperda Jadi Landasan Kebijakan Pemprov

 
18 April 2015

Usulan  Lima Raperda Jadi Landasan Kebijakan Pemprov

DPRD Jatim terus  mematangkan usulan lima (5) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna masa persidangan 1 tahun 2015. Lima Raperda tersebut adalah, Raperda atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Raperda tentang Perlindungan Petani, Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah BPR kredit usaha rakyat kecil Jatim menjadi PT BPR Jatim, Raperda penyelenggaraan kearsipan dan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Pimpinan Sidang  Paripurna yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim, Dr. HM. Soenarjo, M.Si, mengatakan usulan lima Raperda menjadi kebutuhan mendasar, untuk mengawal produk hukum daerah.”Kami di Dewan semakin memperkuat pendapat Gubernur, agar usulan Raperda bisa segera disahkan dan bisa menjadi landasan  kebijakan pemerintah provinsi,”terang Soenarjo.

Politisi asal Partai Golkar ini, menyampaikan semua pihak bisa menyikapi secara bijak dengan pembentukan Raperda-Raperda tersebut. Soenarjo menyampaikan Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin diusulkan Komisi A DPRD Jatim.”Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sebagai wujud amanat Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum,”terang beliau.

Usulan Komisi B DPRD Jatim, lanjut Soenarjo mengenai Raperda tentang perlindungan petani yang juga menjadi sector penting dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat jawa timur.” karena sector pertanian mampu menampung jumlah tenaga kerja cukup besar dan sebagian besar penduduk jatim bermata pencarian   sebagai petani”, urainya.

Mantan Wakil Gubernur Jatim ini juga menjelaskan usulan Komisi C DPRD Jatim terkait Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah bank pengkreditan rakyat kredit usaha rakyat kecil  Jatim menjadi perseroan terbatas bank perkreditan rakyat Jawa Timur.

Usulan berikutnya,lanjut Soenarjo adalah Raperda penyelenggaraan kearsipan yang disampaikan komisi E”komisi E menyampaikan pentingnya kearsipan, agar Pemprov Jatim mampu memberikan pelayanan  public dengan baik serta mewujudkan terciptanya dan tersedianya arsip yang otentik terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan terlindungi sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintah”urai Soenarjo..

Soenarjo juga menegaskan, untuk Badan Legislasi Daerah (Balegda) mengusulkan terkait Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah menjadi usulan Badan Legislasi (Baleg) DPRD Jatim.(Nurul).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved