Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Peraturan KPU No 7/2013 Diprotes APDeSI

 
09 April 2013

Suara Indrapura : Perlawanan terus diberikan atas kebijakan KPU mengeluarkan Peraturan No 7/2013 tentang tata cara pencalonan anggota legislatif di DPR dan DPRD. Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Jatim menyebut peraturan KPU No 7/2013 itu tidak taat asas hukum, sebab tidak ada aturan yang mengatur di atasnya.

“Kita siap menggugat dan mengajukan judicial review atas peraturan KPU itu,” tegas Ketua Apdesi Jatim, Nizar Zahro, kemarin.

Menurut Nizar Zahro yang juga ketua DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Jatim ini, seharusnya KPU mellihat ketentuan diatas peraturan KPU sesuai asas hukum yang berlaku di negeri ini. Pihaknya mencontohkan soal kewajiban kepala desa untuk mundur bila maju jadi caleg. Dikatakan, dalam undang-undang tidak disebutkan seorang kepala desa yang maju caleg harus mengundurkan diri.

“Menurut saya non-aktif saja dulu. Kalau tidak terpilih dalam pileg, kades bisa kembali memipin masyarakat desanya. Jadi tidak perlu mundur,” tutur Politisi yang akan maju sebagai calon legislatif (caleg) untuk DPR RI dari Partai Gerindra.

Menurutnya, semakin banyak jumlah kepala desa anggota Apdesi yang akan maju nyaleg dalam pileg 2014. Karena itu, Nizar meminta P-KPU itu bisa direvisi. Namun demikian, meski dirinya menilai ada pencederaan terhadap undang-undang diatasnya, pihaknya mengatakan jika Apdesi akan taat asas dengan ketentuan pileg 2014 kalau memang telah menjadi aturan. Adanya aturan KPU tersebut, Nizar mengatakan kemungkinan banyak Kades yang memilih mundur agar bisa maju sebagai caleg.

“Kami akan tetap menyerahkan pada ketentuan KPU. Meski, saat ini Apdesi mengharapkan peraturan KPU tersebut ditinjau kembali oleh Komisi Hukum DPR RI,” ucapnya.

Sebelumnya, PKNU juga menggugat Peraturan KPU No 7/2013 itu. Bahkan akan digelar pertemuan khusus untuk menyikapi hal ini oleh semua legislator DPRD Jatim dari PKNU. “Pada 3 April nanti, kita akan menentukan sikap. Karena pada tanggal itu, seluruh anggota legislator dari PKNU se-tanah air akan menggelar pertemuan di Bali untuk menyikapi keputusan KPU itu,” tegs ketua F-PKNU DPRD Jatim, Anwar Sadad.
Peraturan KPU RI No 7/2013 tersebut memang menuai kontroversi. Pasalnya, dalam P-KPU itu ditegaskan bahwa anggota dewan yang pindah partai dan ingin mencalonkan diri lagi dalam pileg 2014, harus mundur lebih dulu dari dewan dan partainya yang lama. Terutama untuk anggota dewan yang berasal dari parpol yang tidak lolos pemilu 2014.

Ketentuan yang sama berlaku untuk para kepala daerah termasuk kepala daerah yang yang ingin maju caleg. “Total anggota dewan dari PKNU di Jatim tercatat ada 126 orang, termasuk di DPRD Jatim yang ada 5 orang. Mereka terpaksa harus mundur gara-gara aturan KPU ini,” tutur Anwar Sadad.(Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved