Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Bahas SOP, BK Siap Berikan Sanksi Tegas Anggota Dewan Nakal

 
20 April 2015

Bahas SOP, BK Siap Berikan Sanksi Tegas Anggota Dewan ‘Nakal’

Badan Kehormatan (BK) Jatim optimis akan segera memberi sanksi tegas kepada anggota dewan yang ‘nakal’, khususnya mereka yang sering bolos kerja. Termasuk melakukan kriminalitas serta perbuatan asusila yang dapat merusak citra wakil rakyat. Karenanya saat ini BK tengah membahas SOP (Standart Operasional Prosedur) bersama beberapa staf ahli, sebelum diterapkan.

Ketua BK DPRD Jatim, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag menegaskan setelah dilakukan pembahasan  terkait kode etik dan tata beracara, kini BK bersama staf ahli tengah membahas soal SOP. Ini penting dilakukan, nantinya ada batasan berapa kali seorang anggota dewan absen yang akan terkena sanksi terkait kinerja. Sementara yang terkena kasus kriminalitas dan asusila menunggu proses hukum incraht.

‘’Yang pasti kedepan dalam melakukan kinerjanya BK semakin kuat. Ini karena didukung dengan SOP. Artinya setiap anggota dewan yang membolos kerja nantinya akan terkena sanksi. Namun demikian untuk sanksi digolongkan menjadi tiga. Pertama sanksi lisan, tertulis hingga diajukan untuk di PAW. Karenanya untuk semua ini perlu dilakukan pembahasan dengan staf ahli,’’papar politisi asal PKB Jatim dengan mimic serius, Senin (20/4).

Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim ini, mengaku untuk sebelumnya BK tidak mengatur berapa lama seorang anggota dewan tidak masuk alias absen saat rapat paripurna, dan tidak mendapat sanksi. Namun kedepannya hal itu tidak akan terulang kembali. Mengingat disana akan ada batasan waktu seorang anggota dewan absen tidak mengikuti paripurna.

‘’Dulu sampai bertahun-tahun anggota dewan yang tidak masuk kerja tidak pernah terkena sanksi, meski akhirnya yang bersangkutan sakit parah. Tapi kedepannya, hal itu tidak dapat ditoleransi, karena aka nada batas waktu. Selanjutnya  BK akan kirim surat ke Fraksi untuk mempertanyakan yang bersangkutan. Jika sakitnya sulit untuk disembuhkan, maka BK akan mengusulkan mereka untuk di PAW. Termasuk mereka yang terkena kasus kriminalitas hingga asusila tentunya ini akan menunggu proses hukum,’’tambah perempuan yang sudah dua periode duduk di DPRD Jatim ini.

Sementara itu, terkait  pembahasan soal SOP dibenarkan oleh Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Jatim,  Achmad Heri.  Menurut Heri, pembahasan SOP nantinya akan dituangkan dalam sebuah aturan selain sudah adanya kode etik yang mengatur tentang sikap dan perilaku anggota, tata kerja anggota, tata hubungan antar anggota, kewajiban anggota, larangan bagi anggota. Termasuk sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi.

"Dengan adanya SOP ini dipastikan nantinya kinerja BK semakin tegas. Artinya disini setiap anggota dewan tidak bisa bermain-main terkait kinerjanya. Karena disana ada aturan secara rinci bagi mereka yang bolos kerja. Misalnya  anggota dewan yang 6 kali berturut-turut bolos rapat paripurna akan mendapatkan sanksi PAW. Draf itu kini tegah digodhok bersama staf ahli bersama-sama dengan seluruh anggota BK,’’lanjutnya.

Diharapkan pada awal Mei, pembahasan sudah selesai, sehingga BK dapat bekerja secara optimal. Dan yang terpenting pembahasan soal SOP ini semata-mata untuk mengangkat citra lembaga legislative yang terus menurun karena disorot oleh masyarakat terkait kinerjanya. ‘’Untuk itu, jauhnya perjalanan hingga kecilnya anggaran kunker tidak bisa dijadikan alasan seorang anggota dewan sering bolos. Sebaliknya, mereka menjadi anggota dewan sudah menjadi kehendaknya dan tentunya harus mengikuti irama kerja sebagai konsekuensinya,’’lanjut politisi asal Partai Nasdem ini. (Siti)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved