Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Rendahnya Serapan Anggaran SKPD

 
27 April 2015

Rendahnya Serapan Anggaran SKPD

 

Kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi B DPRD Jatim masih jauh dari harapan. Sebab, sudah melewati triwulan pertama Tahun Anggaran 2015, kinerja lembaga plat merah milik Pemprop Jatim masih tak maksimal. Seperti rendahnya serapan di Dinas Kehutanan.

Anggota Komisi B, kata Zainul Lutfi menegaskan beberapa faktor yang membuat kinerja SKPD tersebut dianggap tak maksimal, saat ini masih menjadi pendalaman evaluasi di dewan Jatim. “Kami, terus mengevaluasi kenapadi tri wulan pertama, serapan anggaran sejumlah SKPD masih terlalu rendah,” jelas Lutfi, Senin (27/4).

Lutfi menduga, rendahnya serapan anggaran itu karena banyaknya SKPD yang tidak menjalankan programnya. “Kalau banyak program yang tidak jalan, ya jelas kinerjanya juga perlu dipertanyakan,” tegasnya.

 Oleh karena itu, Lutfi mendesak agar Gubernur Jatim Soekarwo melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. “Tentunya kami juga juga akan melakukan evaluasi terhadap beberapa SKPD tersebut, karena kalau dibiarkan terus ya bisa-bisa tidak ada perbaikan,”ujarnya.

Politisi PAN itu melanjutkan, beberapa SKPD yang serapannya rendah, terus didorong agar kebutuhan penggunaan anggaran bisa digenjot dan disesuaikan dengan program kegiatan yang diusulkan SKPD.

Lutfi mengungkapkan, jika rata-rata serapan masing-masing SKPD tersebut hanya sebesar 14 persen pada triwulan pertama. Capaian itu dianggap Lutfi masih jauh dari target. “Karena targetnya itu kan pada triwulan pertama seharusnya setiap SKPD bisa menyerap anggaran hingga 30 persen,” paparnya.

 Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi B lainnya Rofik. Rofik menganggap, rendahanya serapan anggaran itu tidak dapat ditoleransi. “Itu menunjukkan, kalau kinerja mereka masih belum benar,”ucap politisi PPP itu.

Meski demikian, Rofik menyatakan jika rendahnya serapan anggaran itu bisa digunakan oleh gubernur sebagai bahan evaluasi. “Maksudnya untuk mengevaluasi kinerja mereka, khususnya dalam hal pemberian anggaran. Jika anggaran rendah, maka evaluasi kebutuhan anggaran harus diperketat untuk anggaran tahub berikutnya,”urainya. (bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved