Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD : DANA PERIMBANGAN PEMPROV JATIM MENURUN

 
25 April 2015

DPRD : DANA PERIMBANGAN PEMPROV JATIM MENURUN
 


             Dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk Provinsi Jatim untuk tahun 2015 menurun. Dari sebelumnya Rp1,3 trilun, turun menjadi Rp700 miliar. Penurunan ini diakibatkan karena perolehan pajak pada triwulan pertama tidak memenuhi target. Dimana menurut DPRD Jatim perolehan pajak pada triwulan pertama mestinya sebesar 20%. Namun faktanya baru terealiasi 12%.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar di Surabaya, Sabtu (25/4) mengatakan akibat penurunan ini sejumlah program dan sektor yang mestinya bisa disuntik dana dari pusat itu bisa tersendat karena tidak ada suplai anggaran yang cukup.
“Dampak paling dekat bisa terasa pada Perubahan APBD pertengahan tahun nanti. Tambahan untuk beberapa program di sejumlah  SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa berkurang atau bahkan tidak ada karena anggaran tidak cukup,”ujarnya.

Tak hanya itu, program pembangunan yang sudah disusun dalam APBD juga bisa terguncang karena pengaruh keuangan itu. “Namun, kami yakin pihak eksekutif pasti punya langkah antisipasi. Misalnya dengan mengutamakan program-program murni yang bersentuhan dengan masyarakat,”ujarnya.

Ia menduga, kondisi ini tidak hanya terjadi pada Pemprov Jatim melainkan juga provinsi lain di seluruh Indonesia. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi secara global juga mengalami penurunan. Itu belum termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar yang juga turun. “Situasi ini memang biasa terjadi di masa transisi. Kondisi ekonomi yang terganggu menimbulkan efek domino pada berbagai sektor. Semua ikut turun.

Bisa jadi, tingginya angka kemiskinan di Jatim juga kibat dari situasi itu,” paparnya  politisi asal Sumenep Madura ini. Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan Silpa pemprov Jatim tinggal Rp.1 triliun, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) Migas berkurang sekitar Rp.747 miliar. Jadi pada PAK 2015 kemungkinan besar APBD Jatim akan minus.

Menurut Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo, penurunan DBH Migas turun hampir 50 persen diakibatkan harga minyak dunia di pasar turun drastis hingga 30 persen, dari 110 USD /barel menjadi 40 USD/barel, sehingga penerimaan DBH Migas untuk Jatim juga ikut turun.  "Harusnya DBH Migas yang diterima Jatim itu sekitar Rp.1,3 triliun, tapi yang masuk dalam APBD murni 2015 baru Rp.600 miliar, sehingga minus sekitar Rp.747 miliar. Ironisnya lagi, kekurangan itu tak akan terpenuhi hingga akhir tahun anggaran mendatang," tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.

Ia menambahkan, Indikator lesunya perekonomian Indonesia khususnya Jatim dapat terlihat dari turunnya produksi dan penjualan kendaraan bermotor baru. Berdasarkan data  yang ada, kata Pakde Karwo pada triwulan pertama 2015, mengalami penurunan hingga 30 persen. "Bahkan market share beberapa perusahaan di Jatim sekarang ini tak berani mentargetkan 100 persen melainkan hanya 70 persen, karena sudah tidak percaya lagi dengan pasar akibat lesunya perekonomian secara global," ujarnya. (Panca).

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved