Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tagih Akan Janji Kemendagri, Banggar DPRD Jatim Ngeluruk Jakarta

 
29 April 2015

Tagih Akan Janji Kemendagri,

Banggar DPRD Jatim Ngeluruk Jakarta
 

Janji manis Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo terkait revisi sejumlah aturan yang menggepras habis berbagai biaya operasional dan perjalanan dinas anggota dewan, membuat DPRD Jatim meradang. Buntutnya Badan Anggaran (Bangar) Dewan Jatim, mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menagih janji revisi Permendagri 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD salah satu klausul disebutkan bahwa standart satuan harga perjalanan dinas harus di tetapkan dengan keputusan kepala daerah dan Permenkeu 53 tahun 2014 tentang standart biaya masukan tahun 2015 yang didalamnya terdapat aturan perjalanan dinas.

Dr. Kodrat Sunyoto, anggota Banggar DPRD Jatim, menyampaikan, pihaknya bersama anggota Banggar mendatangi Mendagri, Rabu (29/4) untuk mendesak janji yang pernah disampaikan, saat bertemu pimpinan DRPD se Indonesia di gedung DPRD Jatim beberapa waktu lalu.

Saat itu, Tjahyo Kumolo menjanjikan revisi Permendagri 37/2014. Dirinya menyapaikan dukungannya terkait klausul pedoman penyusunan APBD, salah satu klausul standart satuan harga perjalanan dinas harus di tetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN.

"Imbas dari munculnya aturan tersebut angka perjalanan dinas yang ditetapkan sangat tidak rasional, penurunannya mencapai 50% lebih,” terang Kodrat.

Pantauan Memo, munculnya Permendagri 37/2014 membuat kenyamanan 100 anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 mulai terganggu. Apalagi, pemerintah pusat menghapus sejumlah fasilitas untuk wakil rakyat di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), seperti kebutuhan melakukan perjalanan dinas.  Untuk itu, Banggar DPRD Jatim ngeluruk Kemendagri menagih janji Mendagri Tjahyo Kumolo pernah berjanji merevisi sejumlah aturan yang menggepras habis berbagai biaya operasional dan perjalanan dinas, hingga angkanya tidak rasional.

Disampaikan politisi Partai Golkar Jatim ini, dalam pertemuan seluruh pimpinan DRPD se Indonesia di gedung DPRD Jatim, Mendagri Tjahjo Kumolo berjanji akan merevisi aturan tersebut, tetapi sampai saat ini tidak ada upaya apapun.

“Untuk itu Banggar DPRD Jatim menagih janji Mendagri Tjahyo Kumolo," ujar Kodrat.

Politisi yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini menambahkan, Kemendagri menjanjikan ada perubahan keputusan tersebut. Bahkan dihadapan pimpinan DPRD se Indonesia, saat ini masih dalam proses pencabutan dua aturan itu. “Tetapi prosesnya sampai kapan belum jelas, untuk itu DPRD Jatim terus mengawal proses tersebut agar segera terealisasi. Jika aturan tersebut sudah dicabut, maka pedoman aturannya bisa kembali ke PP 58 tahun 2005 atau Permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah standart tolok ukur pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah, dan itu lebih tepat apalagi ini era otonomi daerah," tegasnya. (bintang)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved