Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Bantuan Hukum Wong Cilik Disahkan Revisi Perda No 9 Tahun 2012

 
02 Mei 2015

Bantuan Hukum Wong Cilik Disahkan

Revisi Perda  No 9 Tahun 2012

 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin atau wong cilik sebagai bentuk perubahan Peraturan Darha (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 telah dimatangkan DPRD Jatim. Melalui Sidang Paripurna dengan agenda Pandangan Akhir (PA) Fraksi telah mengesahkan Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagai perundang-undangan daerah. Perda yang digagas Komisi A DPRD Jatim ini sudah melakukan berbagai revisi dan perbaikan.

Kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin, seperti kasus pencurian 7 batang pohon kayu jati yang masuk ke persidangan di Jember, Jatim ini menjadi perbincangan hukum secara nasional. Apalagi, dalam proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Situbondo menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta kepada Nenek Asyani. Memang Nenek Asyani tidak ditahan, namun dalam waktu 15 bulan nenek Asyani melakukan tindak pidana, maka ia harus menjalani hukuman.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunaryo mengatakan pelaksanaan perda tersebut sebagai amanah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Jawa Timur. “Sekaligus sebagai dasar hukum bagi pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” terang Tjutjuk Sunario seusai sidang paripurna.

Tjutjuk juga menegaskan, Perda Bantuan Hukum untuk Maasyarakat Miskin mengacu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 dan klarifikasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 11 April 2014.“Dalam klarifikasi dan mengacu peraturan pemerintah, menyebutkan bahwa peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi,” terang Tjutjuk.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan di tengah problem kemiskinan dan rendahnya akses keadilan bagi masyarakat miskin, lahirlah UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Setelah melakukan pembahsan secara cermat, akhirnya disepakati perubahan Perda 9/2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

“Dengan melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya sebatas pada pasal 19 ayat 3 saja.Tetapi juga pada pasal lainnya yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini, dilakukan untuk menghindari revisi yang berulang-ulang, yang karenanya sangat tidak efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya,” terang dia.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum sudah melakukan serangakian studi banding, konsultasi dan diskusi di antaranya rapat kerja yang dilakukan dengan Biro Hukum Setdaprov Jatim.

“Termasuk melakukan konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM serta hearing , finalisasi di internal komisi. Setelah melakukan berbagai rangkaian untuk diusulkan menjadi peraturan daerah,” tandas Freddy.

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan perda tersebut diberlakukan dalam rangka menjalankan perintah UU yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP). “Jatim memang telah menetapkan perda, namun saat ini perlu dilakukan penyesuaian,” terang Freddy.

Mantan Komandan Menwa Jatim ini menjelaskan, yang diperlukan adalah mekanisme bantuan hukum yang diberikan bagi masyarakat miskin. Sehingga akses bantuan hukum yang diprakarsai Pemprop Jatim, bisa dirasakan di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur.“Kami berharap mudahnya akses pemberian bantuan hukum bisa dirasakan diseluruh pelosok Jawa Timur,” tandas dia.

Usulan Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sangat diperlukan, karena perlindungan bagi warga miskin sebagai salah satu bentuk pengakuan hak yang sama di hadapan hukum.

“Memberi kemudahan bagi warga miskin di hadapan hukum dengan membuka peluang lembaga negara untuk lebih dekat dengan masyarakat miskin,” kata dia.

Freddy menilai pelaksanaan Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin menjadi kebutuhan yang sangat urgen. Mengingat banyak problem masalah hukum yang menimpa masyarakat miskin, baik pidana maupun perdata.

“Banyak masalah hukum yang melilit masyarakat miskin. Di sini diperlukan kehadiran negara untuk ikut mengawal, bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum,” tegas kandidat Doktor Ilmu Hukum Unair ini serius.(Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved