Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Fraksi DPRD Jatim Terima LKPJ Gubernur T.A. 2014

 
05 Mei 2015

Fraksi DPRD Jatim Terima LKPJ Gubernur T.A. 2014
 

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Panitia Khusus (Pansus). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2014 akhirnya dapat diterima dan disetujui oleh sembilan Fraksi di DPRD Jatim.

Juru bicara Fraksi PKS Jatim, H. Tri Kuswahyono di DPRD Jatim, Senin (4/5) mengatakan secara keseluruhan F PKS mengapresiasi kerja dan kinerja pembangunan yang ada di pemerintah Provinsi Jatim.

Namun pihaknya memiliki beberapa catatan yang perlu diperhatian guna meningkatkan kinerja dari pemerintah Provinsi Jatim. Lebih lanjut untuk rekomendasi pertama yaitu terkait substansi materi LKPJ yang disajikan secara umum memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Baik informasi yang berupa data dan angka yang disajikan cukup menunjukkan prestasi yang membanggakan. "Maka itu pihaknya berharap kedepan kinerja makro sosial ekonomi dibarengi dengan kinerja outcame dan benefitnya terhadap perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat,"ujarnya.

Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan F PKS merekomendasi untuk meningkatkan kualitas alokasi anggaran untuk pendidikan tingkat menengah, serta memperkuat dan memperluas sekolah - sekolah kenjuruan untuk menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih spesifik.

Ketiga terkait kondisi guru pihaknya berharap agar memberikan perhatian yang lebih serius pada peningkatan kapasitas guru di Jatim.

Keempat soal kondisi ruang kelas yang rusaak  F PKS mencatat mencapai 5,69% untuk tingkat SD, untuk SMP dan SMA mencapai 8,6%. Maka itu pihaknya berharap pemerintah Provinsi Jatim terhadap kondisi kelas yang rusak, sehingga alokasi anggaran untuk perbaikan sekolah kedepan bisa lebih ditingkatkan.

Kelima untuk perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pihaknya berharap agar pemerintah provinsi Jatim untuk meningkatkan peran balai latihan kerja (BLK) dalam hal meningkatkan keahlian tenaga kerja.

Oleh karena itu indikator kinerja BLK lebih kuantitaif dan spesifik. "Dengan adanya beberapa catatan kritis, masukan, saran, serta rekomandasi DPRD yang tertuang dalam Pandangan Fraksi dapat dijadikan bahan refleksi bagi pemerintah provinsi Jatim melakukan perbaikan dan peningkatan kinerjanya di tahun mendatang, sehingga LKPJ Gubernur kedepannya tidak saja memiliki bobot akuntabiltas, dan transparasi formil semata, tapi juga material,"ujarnya.
Sementara itu juru bicara Fraksi Golkar, H.M Hasan Irsyad, SH, MH mengatakan Fraksi Golkar berharap hendaknya setiap kebijakan dan program senantiasa dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasi pada kondisi nyata dilapangan serta memberikan solusi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara profesional dan proposional.
Lebih lanjut terkait penyerapan anggaran tahun 2014 pada satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) masih belum optimal.

Namun demikian secara normatif akumulasi dana Silpa yang cukup besar menunjukkan perencanaan yang kurang cermat. "Oleh karena itu kedepannya SKPD dalam menggunakan anggarannya lebih efektif,"ujarnya.

Untuk program icon jalin kesra maupun jalinmatra Fraksi Golkar berharap agar terus dilakukan monitoring, dan evaluasi secara konsisten dan jujur agar tetap pada konsepsi dasarnya, dijauhkan dari praktik inefisien. "Dengan adanya catatan dari fraksi golkar dapat dijadikan masukan yang konstruktif untuk upaya meningkatkan kwalitas pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat di Jatim, yang terakhir Fraksi Golkar mendukung rekomandasi Panitia khusus (pansus) LKPJ,"ujarnya.

Juru bicara Fraksi PKB Jatim, H. Fatchullah, S.H mengatakan fraksi PKB meminta kepada gubernur dalam penyusunan LKPJ hendaknya mampu menyajikan data - data kondisi dan hasil pembangunan secara komprehensif dengan menyajikan indikator out put dan out come sekaligus. Serta juga menyertakan road map pembangunan dengan disertai data base line berbagai indikator pembangunan yang digunakan. "Dengan demikian maka proses evaluasi terhadap LKPJ akan on the track, bukan didasarkan perasaan yang tidak berbasiskan data faktual,"ujarnya.

Kedua untuk menciptakan pola pengelolahan keuangan daerah yang berfokus pada fungsi APBD, hendaknya gubernur mampu melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi APBD, yang dibarengi dengan evaluasi kinerja SKPD, serta punishment terhadap SKPD. (Panca)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved