Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Fraksi PDIP Perlunya Pendampingan Hukum Wong Cilik

 
02 Mei 2015

Fraksi PDIP Perlunya Pendampingan Hukum Wong Cilik

 

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim secara tegas mendukung perbaikan Perda 9/2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Dukungan PDIP ini, dikhususkan pada pasal 21 yang terkait dengan sanksi administratif  bagi pemberi bantuan hukum. Desakan ini, agar nasib wong cilik benar-benar mendapatkan pendampingan hukum secara tepat. Sehingga, lembaga bantuan hukum (LBH) yang melakukan pendampingan benar-benar memberikan pembelaan secara maksimal dan tidak mempermainkan nasib rakyat kecil atau wong cilik.

Islan Gatot Imbata, Anggota F PDIP mengatakan sanksi yang diberikan tidak hanya mengembalikan dana bantuan hukum yang telah diterima, namun menjadi pembatalan perjanjian bantuan hukum, penghentian pemberian bantuan dana bantuan hukum dan tidak memberikan bantuan hukum pada anggaran tahun berikutnya.  Pemerintah harus ada ketegasan terhadap lembaga bantuan hukum (LBH),yang justru mempermainkan dana bantuan untuk orang miskin atau justru mepermainkan nasip orang miskin.

“Kami mendesak pemerintah lebih selekstif memberikan tugas dan kewenangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sehingga, visi dan misi Perda bantuan hukum benar-benar sesuai dengan amanat dan cita-cita undang-undang,” tegas Islan Gatot Imbata. (Nurul)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved