Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pencapaian Pajak Loyo, Dana Perimbangan Turun Rp 600 M

 
27 April 2015

Pencapaian Pajak Loyo, Dana Perimbangan Turun Rp 600 M

Dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Jatim Tahun 2015 menurun. dari sebelumnya Rp 1,3 Triliun menjadi Rp 700 Miliar. Penurunan ini diakibatkan karena perolehan pajak pada triwulan pertama tidak memenuhi target. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Jatim, Drs. H. Ahmad Iskandar, M.Si.

Iskandar mengatakan, perolehan pajak pada triwulan pertama mestinya 20 persen, namun faktanya baru terealisasi 12 persen.” kami tidak tahu penyebabnya. Namun bisa jadi, ini akibat situasi  ekonomi masyarakat yang kurang baik,”katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menyatakan, turunnya dana perimbangan akan berimbas pada program pembangunan di Jawa Timur. sejumlah program dan sektor yang mestinya bisa disuntik dana dari pusat  bisa tersendat karena tidak ada suplai anggaran yang cukup.” Dampak paling dekat bisa terasa pada perubahan APBD pertengahan tahun nanti. Tambahan untuk beberapa program di sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa berkurang atau bahkan tidak ada karena anggaran tidak cukup,”tukasnya.

Tak hanya itu, program pembangunan yang sudah disusun dalam APBD juga bisa terguncang karena pengaruh keuangan tersebut.” Namun kami yakin eksekutif pasti punya langkah antisipasi. Misalnya dengan mengutamakan program-program murni yang bersentuhan dengan masyarakat tugasnya.

Iskandar menduga, situasi ini tidak hanya terjadi pada Provinsi Jatwa Timur saja. Tetapi juga Provinsi lain di seluruh Indonesia. Pasalnya, perrtumbuhan ekonomi secara global juga mengalami  penurunan. itu belum termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar yang juga turun.” Situasi ini memang biasa terjadi dimasa transisi. Kondisi ekonomi yang tergantung menimbulkan efek domino pada berbagai sector. semua ikut turun. Bisa jadi, tingginya angka kemiskinan di Jatim juga akibat dari situasi itu.”imbuh politisi asal Sumenep,Madura.

Sebagai hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Jatim bahwa kinerja SKPD dan Gubernur Jatim menurun di 2014. Indikatornya yakni angka kemiskinan dan pengangguran yang bertambah. Serta pertumbuhan ekonomi yang turun hingga angka 6,06 persen dari sebelum Jatim menilai, penurunan kinerja SKPD tidak hanya terjadi pada 2014. Tetapi juga pada triwulan pertama di 2015. Indikasinya,serapan anggaran yang relative kecil. Potret ini seperti terjadi pada Dinas Pertanian. Hasil hearing bersama Komisi B kemarin, serapan anggaran untuk instansi ini tidak lebih dari 20 persen.”mereka beralasan karena proses lelang yang terhambat. Ini yang tengah kami evaluasi. Apa benar karena alasan itu. Atau juga karena ada faktor lain,”ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun.(Nurul)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved