Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kawal Lima Perda, Dewan Jatim

 
17 April 2015

Kawal Lima Perda, Dewan Jatim

 

DPRD Jatim terus mematangkan usulan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun 2015. Lima raperda tersebut adalah, Raperda Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Raperda Perlindungan Petani, Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk badan Hukum Perusahaan Daerah BPR Kredit Usaha Rakyat Kecil Jatim menjadi PT BPR Jatim, Raperda Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Derah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan daerah.
Pimpinan sidang paripurna yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim, Dr. HM. Soenarjo mengatakan usulan lima raperda menjadi kebutuhan mendasar, untuk mengawal produk hukum daerah. “Kami di Dewan semakin memperkuat pendapat Gubernur, agar usulan raperda bisa segera disahkan dan bisa menjadi landasan kebijakan pemerintah Provinsi,” terang Soenarjo.

Politisi asal Partai Golkar ini, menyampaikan semua pihak bisa menyikapi secara bijak dengan pembentukan raperda-raperda tersebut. Soenarjo menyampaikan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat Miskin diusulkan Komisi A DPRD Jatim. “Bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai wujud amanat Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum,” terang dia.

Usulan Komisi B  DPRD Jatim, lanjut Dr. HM. Soenarjo mengenai Raperda tentang Perlindungan Petani yang juga menjadi sektor penting dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur. “Karena sektor pertanian mampu menampung  jumlah tenaga kerja cukup besar dan sebagaian besar penduduk Jawa
Timur bermata pencarian sebagai petani,” urainya.

Mantan Wakil Gubernur Jatim ini, juga menjelaskan usulan Komisi C (Keuangan) DPRD Jatim terkait Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

Usulan berikutnya, lanjut Soenarjo adalah Raperda Penyelenggaraan Kearsipan yang disampaikan Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat. “Komisi E (Kesra) menyampaikan pentingnya kearsipan, agar Pemprop Jatim mampu memberikan pelayanan public dengan baik serta mewujudkan terciptanya dan tersediannya arsip yang otentik, terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan terlindungi sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintah,” urai dia.

Dr. HM. Soenarjo juga menegaskan, untuk Badan Legislasi Daerah (Balegda) mengusulkan terkait Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah menjadi usulan Badan Legislatis (Baleg) DPRD  Jatim. (Hidayat) 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved