Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Disahkan Bantuan Hukum untuk Wong Cilik

 
02 Mei 2015

Disahkan Bantuan Hukum untuk Wong Cilik

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  bantuan hukum untuk masyarakat miskin atau wong cilik sebagai bentuk perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 telah dimatangkan DPRD Jatim. Melalui Sidang Paripurna  dengan agenda Pandangan Akhir (PA) Fraksi telah mengesahkan perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai perundang-undangan daerah. perda yang digagas Komisi A DPRD Jatim ini sudah melakukan berbagai  revisi dan perbaikan.

Kasus hukum  yang menimpa masyarakat miskin, seperti kasus pencurian 7 batang pohon kayu jati yang masuk ke persidangan di Jember Jatim ini menjadi perbincangan hukum secara Nasional. Apalagi dalam proses  yang panjang dan melelahkan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Situbondo menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta kepada nenek Asyani. Memang nenek Asyani tidak ditahan, namun dalam waktu 15 bulan  nenek Asyani melakukan tindak pidana,maka ia harus menjalani hukuman.

Wakil Ketua DPRD Jatim, H. Tjujuk  Sunaryo mengatakan pelaksanaan perda tersebut sebagai amanah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Jawa Timur.”sekaligus sebagai dasar hukum bagi pemerintah provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin,”terang H. Tjujuk Sunario.

H. Tjujuk Sunario juga menegaskan, perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin mengacu dengan diterbitkan nya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 dan klarifikasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tanggal 11 April 2014.”dalam klarifikasi dan mengacu Peraturan Pemerintah, menyebutkan bahwa peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi,”terang H. Tjujuk Sunario.

Politisi Partai Gerinda ini menegaskan ditengah problem kemiskinan dan rendahnya akses keadilan bagi masyarakat miskin, lahirlah UU 16/2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, setelah melakukan pembahasan secara cermat. akhirnya disepakati perubahan perda 9/2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.”dengan melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya sebatas pada pasal 19 ayat 3 saja. tetapi juga pada pasal lainya yang dianggap bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan diatasnya. Hal ini, dilakuakn untuk menghindari revisi yang berulang-ulang, yang karenanya sangat tidak efektif dan efesien dari segi waktu,tenaga dan biaya,”terang dia.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Jatim, H. Freddy Poernomo mengatakan Komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum sudah melakukan serangkaian studi banding, konsultasi dan diskusi diantaranya rapat kerja yang dilakukan  dengan Biro Hukum set daprov Jatim.”termasuk melakukan konsultasi kekementerian  hukum dan HAM serta hearing finalisasi diinternal Komisi. setelah melakukan berbagai rangkaian untuk diusulkan menjadi peraturan daerah,”tandas H. Freddy Poenomo.

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan perda tersebut diberlakukan dalam rangak menjalankan perintah UU yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP).” Jatim memang telah menetapkan perda, namun saat ini perlu dilakukan penyesuaian.”terangnya.

Mantan Komandan Menwa Jatim ini menjelaskan, yang diperlukan adalah mekanisme bantuan hukum yang diberikan bagi masyarakat miskin. sehingga akses bantuan hukum yang diprakarsai pemprov Jatim, bisa dirasakan di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

“Kami berharap mudahnya akses pemberian bantuan hukum bisa dirasakan diseluruh pelosok Jawa Timur”tandas dia.

Usulan perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin sangat diperlukan, karena perlindungan bagi warga miskin sebagai salah satu bentuk pengakuan hak yang sama di hadapan hukum.”memberi kemudahan bagi warga miskin dihadapan hukum dengan membuka peluang lembaga negara untuk lebih dekat dengan masyarakat miskin.”kata dia.

Freddy menilai pelaksanaan perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin menjadi kebutuhan yang sangat urgen. Mengingat banyak problem masalah hukum yang menimpa masyarakat miskin, baik pidana maupun perdata.”banyak masalah hukum yang melilit masyarakat miskin. Disini diperlukan kehadiran  negara untuk ikut mengawal bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum” tegas kandidat dokter ilmu hukum UNAIR ini serius.(Nurul).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved