Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim, Isyaratkan Rombak Program SKPD Imbas Anggaran P. APBD yang Keci

 
15 Mei 2015

DPRD Jatim, Isyaratkan Rombak Program SKPD
Imbas Anggaran P. APBD yang Kecil

 

Badan Anggaran (Banggar) Provinsi Jatim akan melakukan perombakan terhadap kebutuhan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Perubahan APBD Juni nanti. Langkah tersebut dilakukan menyusul plafon anggaran yang minim.

Wakil Ketua DPRD Jatim Drs. H. Achmad Iskandar, M.Si mengatakan, saat ini jumlah dana perimbangan hanya mencapai Rp700 miliar. Sedangkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) hanya berkisar Rp 2,4 triliun.

“Kelihatannya besar. Namun, karena sebagian besar Silpa tersebut adalah dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) rumah sakit, maka pada akhirnya akan kembali lagi. Sementara sebagian lagi untuk menutupi dana perimbangan yang dikepras. Nah, kalkulasi kami, anggaran hanya tersisa Rp 200 miliar pada P-APBD nanti,”tegasnya.

Situasi inilah kata Ahcmad Iskandar yang harus disiasati. Pemerintah Provinsi harus pandai-pandai meramu. Sehingga anggaran yang terbatas bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sebaliknya, program pembangunan yang sudah direncanakan tidak berantakan.

Politisi Partai Demokrat (PD) ini menjelaskan, ada banyak skenario untuk menyiasati keterbatasan anggaran tersebut. Di antaranya adalah mengubah sistem penganggaran sejumlah proyek fisik pada APBD murni menjadi multi years. Meski berdampak pada lamanya pengerjaan, namun, proyek pembangunan tidak lantas terhenti.

Cara kedua adalah dengan tidak memberi tambahan anggaran untuk beberapa program SKPD  yang tidak urgent pada P-APBD nanti. Sehingga sisa anggaran yang ada bisa dimaksimalkan untuk program-program vital, seperti pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan. Khusus untuk dana hibah,  politisi asal Sumenep ini mengaku sulit untuk diutak-atik. Alasannya, sebagian besar program dana hibah tersebut sudah berjalan begitu dianggarkan. Sehingga mustahil bagi Pemprov Jatim untuk menghentikannya. Kecuali jika program tersebut belum berjalan.

“Lagi pula, hibah ini bersifat sosial dan menyangkut masyarakat secara
langsung. Resikonya besar jika dihentikan,”imbuhnya.  Terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Badrut Tamam  mengatakan, sisa Rp200 miliar pada APBD perubahan masih sebatas asumsi. Artinya, total anggaran tersebut masih bisa bertambah, dan atau bahkan berkurang lagi.

“Rendahnya Silpa dan perimbangan ini adalah imbas dari capaian pajak yang rendah. Hingga triwulan kedua ini hasilnya belum menggembirakan. Nah, kalau pada sisa waktu ini capaian pajak bisa maksimal, tentu plafon pada APBD perubahan akan bertambah. Begitu juga sebaliknya,”tegas politisi PKB ini.

Karena itu, pihaknya mendesak kepada Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Provinsi Jatim untuk lebih maksimal lagi bekerja. Sehingga capaian pajak bisa maksimal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bertambah. “Bila ini berjalan, maka P-APBD tidak akan menemui masalah,”katanya optimistis.

Sementara itu, sumber di internal Pemprov Jatim menyebut, rendahnya capaian pajak ini karena banyaknya piutang pajak yang belum terbayar. Satu di antaranya adalah pajak kendaran bermotor untuk kendaraan plat merah. Hingga saat ini pajak untuk mobil-mobil tersebut belum terbayar tanpa sebab jelas. (Siti)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved