Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Perda Penyelenggaraan Kearsipan Digedok

 
19 Mei 2015

Perda Penyelenggaraan Kearsipan Digedok

 

Sembilan Fraksi DPRD Jatim akhirnya mensetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi peraturan daeraqh. Usulan ini, disampaikan Sembilan fraksi dalam Siding Paripurna Pendapat Akhir (PA), senin (17/5) siang.

 

Pimpinan Siding Paripurna DPRD Jatim, Kusnadi, SH, M.Hum menjelaskan penyelenggaraan kearsipan menjadi kebutuhan penting dalam penataan penyelenggaraan kearsipan. Sebagai raperda prakarsa dewan, tentu memerlukan pemahaman yang detail dan menyeluruh oleh komisi pembahas. Mengingat Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipanmerupakan perintah UU No 43 Tahun 2009 dan PP No 28 Tahun 2012 yang secara sebtansi menjadi bagian penyelenggaraan pemerintah. “Meski ini, menjadi wilayah Badan Arsip. Namun keberhasilan kearsipan juga menjadi tanggungjawab SKPD HUkum yang terlibat secara langsung ikut melakukan pembahasan,” terang Kusnadi.

 

Politisi PDIP ini, juga menyampaikan sebagai prakarsa Perda tentang Penyelenggaraan Kersipan merupakan usulan Komisi E DPRD Jatim. Sebagai komisi pengagas, berharap penyelenggaraan kearsipan perlu didukung, untuk efektifitas waktu dan biaya. Serta menjamin, terwujudnya penyelenggaraan Negara dan khususnya pemerintah yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik.

                              

“Sebab penyelenggaraan kearsipan bisa menjadi peta jalan transparansi serta kejujuran intelektual pada lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, ormas dan perseroan,” kata dia.

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Jatim H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd mengatakan peningkatan pengelolaan kearsipan demi pelayanan kepada rakyat, untuk mnejaga dan menyelenggaraan ketersediaan arsip yang otentik. “Salah satunya sebagai wujud pemenuhan hak mendapatkan informasi bagi publik,” ujar Halim.

 

Ketua DPW PKB Jatim ini, juga menyebutkan pentingnya penggelolaan kearsipan menjadi menu wajib dalam tata kelola pemerintahan.  Sebab penataan kearsipan sebagain dari wujud pengaturan, pengendalian, penciptaan, penyediaaan,  penyusutan serta pendayagunaan arsip. “Maka eksekutif bersama lembaga kearsipan harus benar-benar  memperhatikan sisi partisipasi aktif masyarakat, sebagai bagian tidak terpisahkan dari usnusr masyarakat dalam implementasi kebijakan,” tutur dia.

 

Dalam salah satu draf pasal Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, lanjut Hakim Iskandar maka eksekutif (Pemprov Jatim.red) harus membuat aturan teknis pelaksanaan yang detail dan terperinci, serta mampu membangun pola relasi yang baik antara pemprov, lembaga kearsipan.

 

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan di DPRD Jatim yang telah membahas, dan menyetujui  perda tersebut. “Diharapkan perda  ini dapat dilaksanakan sesuai harapan kita semua, dan perda ini tidak hanya menjadi aturan diatas kertas semata, tapi perda tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan daerah, serta kehidupan masyarakat di provinsi Jatim khususnya hak - hak anak dapat dilindungi dengan sistematis,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, perda kearsipan ini sangat penting untuk menjaga keberadaan arsip agar tetap aman dan lestari serta tetap dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. "Dengan perda kearsipan ini dapat mewujudkan tertib arsip sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara,"ujarnya.  (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved