Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Perda Penyelenggaraan Kearsipan Di Mata Fraksi

 
18 Mei 2015

Perda Penyelenggaraan Kearsipan Di Mata Fraksi

Sembilan Fraksi DPRD Jatim akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan kearsipan menjadi peraturan daerah. Usulan ini disampaikan sembilan fraksi dalam sidang paripurna Pendapat Akhir (PA) senin (17/5) siang.

Pimpinan Sidang Paripurna DPRD Jatim Kusnadi, SH, M. Hum menjelaskan Peraturan Daerah Kearsipan. Menjadi kebutuhan penting dalam  penataan Penyelenggaraan Kearsipan. Sebagai Raperda  prakarsa dewan, tentu memerlukan pemahaman yang detail dan menyeluruh oleh Komisi pembahas. Mengingat perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan merupakan perintah UU No 43 tahun 2009 dan PP No 28 tahun 2012 yang secara substansi menjadi bagian penyelenggaraan pemerintah. ”Meski ini, menjadi wilayah Badan Arsip. Namun keberhasilan kearsipan juga menjadi tanggungjawab SKPD hukum yang terlibat secara langsung ikut melakukan pembahasan,”terang Kusnadi.

Politisi P DIP ini juga menyampaikan sebagai prakarsa perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan merupakan usulan Komisi E DPRD Jatim. Sebagai Komisi penggagas, berharap Penyelenggaraan Kearsipan perlu didukung untuk  efektifitas waktu dan biaya. Serta menjamin, terwujudnya penyelenggaraan Negara dan khususnya pemerintah yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik.” Sebab Penyelenggaraan  Kearsipan bisa menjadi peta jalan transparasi serta kejujuran intelektual pada lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, ormas dan perseroan,”kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Jatim H. Abdul Halim Iskandar mengatakan peningkatan Pengelolaan Kearsipan demi pelayanan kepada rakyat, untuk menjaga dan menyelenggarakan ketersediaan arsip yang otentik.” Salah satunya sebagai wujud pemenuhan hak mendapatkan informasi bagi public,”ujar Halim.

Ketua DPW PKB Jatim ini juga menyebutkan pentingnya Pengelolaan Kearsipan menjadi menu wajib dalam tata kelola pemerintahan. Sebab penataan kearsipan sebagai dari wujud pengaturan, pengendalian, penciptaan, penyediaan, penyusutan serta pendayagunaan arsip.” Meka eksekutif bersama Lembaga Kearsipan harus benar-benar memperhatikan  sisi partisipasi aktif masyarakat, sebagai bagian tidak terpisahkan dari unsur masyarakat dalam implementasi kebijakan,”tutur dia.

Dalam salah satu draf pasal perda tentang penyelenggaraan kearsipan, lanjut Iskandar,eksekutif (Pemprov Jatim,red)harus membuat aturan teknis pelaksanaan yang detail dan terperinci, serta mampu membangun pola relasi yang baik antara Pemprov, Lembaga Kaersipan.

Sementara itu Wakil Gubernur Saifullah Yusuf mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan di DPRD Jatim yang telah membahas, dan menyetujui Perda tersebut.(Nurul)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved