Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

PU Fraksi Plototi, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014

 
21 Mei 2015

PU Fraksi Plototi, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014


Sembilan Fraksi DPRD Jatim menyampaikan Pandangan Umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, Rabu (20/5) siang. 

Pimpinan Sidang Paripurna DPRD Jatim, Dra. H. Achmad Iskandar, M.Si mengapresiasi kinerja Gubernur yang telah menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jatim tahun 2014. Karenanya Rapat Paripurna mnejadi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jatim kedepan, karena membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan audit oleh BPK RI.

“Bahwa tahapan pemeriksaaan atau audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov.. Jatim telah dilakukan secara bertahap oleh BPK RI perwakilan Jawa Timur,” terang Iskandar.
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini, juga mendesak Pemprov Jatim agar meningkatkan kinerja untuk mewujudkan masyarakat Jatim Sejahtera. 

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2014 harus dipahami sebagai piranti kontruktif pelaksanaan pemerintah Provinsi Jatim dalam mengalokasikan serta menggunakan anggaran publik untuk kesejahteraan rakyat. ‘Kita berharap keadaan pendapat rakyat Jatim meningkat dan pertumbuhan ekonominya sekaligus mengembirakan dan membanggakan,” kata dia.

Mantan Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan (Biro AP) Pemprov Jatim ini, mengatakan dengan dukung penuh DPRD Jatim dan stakeholder Pemprov Jatim, akan mampu menunjukkan tata kelola keuangan dengan validitas financial yang baik dalam penyelenggaraan adminsitrasi pemerintahan. Apalagi, LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 kini telah menunggu hasil penialiaan dari BPK RI. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Dr. H. Soenarjo, M.Si mengatakan konsistensi Gubernur atas ketentuan penyampaian laporan disertai dokumen yang lengkap. Bahkan, laporan tersebut juga melalui reviue Inspektorat Provinsi dan audit BPK RI.

“Sesungguhnya banyak hal yang menjadi pelajaran dalam realisasi pelaksanan APBD tahun 2014, seberapa besar kekuatan APBD yang dicapai dan digunakan secara optimal untuk mendukung jalannya pemerintah,” terang wakil DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar. 
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jatim 2014 menilai banyak program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) boros anggaran, karena program-program tersebut tumpang tindih antar Dinas dan tidak tepat sasaran.

"Dana APBD Jatim 2014 nampaknya banyak tersedot untuk pelaksanaan program di beberapa SKPD yang tidak tepat sasaran. Seharusnya ada pengawasan agar program-program tersebut saling tumpang tindih," ungkap Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jatim 2014, Aida Fitriati.

Anggota Komisi B DPRD Jatim ini mencontohkan program yang tumpah tindih. Salah satunya adalah program Badan Pemberdayaan Perempuan Jatim dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jatim. Di Badan Pemberdayaan Perempuan tersebut mempunyai program pengaruh kesetaraan gender. Namun program tersebut hampir di semua SKPD ada.

 Program lainnya yang tumpang tindih adalah program karang taruna. Program karang taruna tersebut dijalankan oleh Dinas Pemuda dan Olah raga (Dispora) dan Dinas Koperasi.Kedua SKPD tersebut sama-sama membidik pemuda-pemudi di Kabupaten/Kota. Agar anggaran dapat efektif dan tepat sasaran, Pansus merekomendasikan agar SKPD melakukan sinergitas dengan SKPD lainnya mulai perencanaan sampai realisasi program. Sebelum pembuatan perencanaan, SKPD harus dapat mengukur tingkat capaian. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved