Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Fraksi DPRD Jatim Minta Pemprov Perbaiki Temuan BPK Terhadap P APBD 2014

 
22 Mei 2015

Fraksi DPRD Jatim Minta Pemprov Perbaiki Temuan BPK Terhadap P APBD 2014

Sembilan Fraksi di DPRD Jawa Timur meminta kepada pihak Gubernur agar melakukan perbaikan terhadap temuan Badan Pemerikasan Keuangan yang ada dilaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jatim yang disajikan Perubahan Amggaran Pendapatan Belanja Daerah (P APBD) 2014 ini.

“Sebelum diserahkan ke BPK pada 29 Mei mendatang pihaknya meminta kepada Gubernur Jatim agar segera memperbaiki laporan tersebut, sehingga Pemprov Jatim dapat mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lagi dari BPK,”ujar Juru Bicara Fraksi PAN Jatim, A Basuki Babussalam saat  Sidang Paripurna Lanjutan II berlanjut dengan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.

Selain itu pihaknya meminta kepada Pemprov untuk melakukan perbaikan pada penyelenggaraan urusan wajib kesehatan misalnya, serapan terendah adalah program obat dan perbekalan kesehatan yang hanya tercapai 40,20%. Pada urusan urusan perencanaan pembangunan, program yang justru dibuat untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, hanya bisa diserap 69,82% dari anggaran yang ada.

Lanjutnya, untuk urusan wajib penanaman modal, program peningkatan promosi dan kerjasama investasi juga diserap hanya 74,15%. Urusan koperasi dan UKM sebagai Pembina, fasilitator dan penggerak UKM hanya bisa menyerap 86,44%. Untuk program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Urusan pilihan pertanian, kinerja APBD untuk program pengembangan agribisnis hanya terserap 68,93%. Hal yang serupa juga terjadi pada urusan kelautan dan perikanan, dimana program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi hanya terserap 75,70%.

Selain, membahas tentang target dan realisasi belanja dalam kaitan kinerja pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan, juga menyinggung belanja hibah dan belanja bantuan sosial.  Belanja hibah tahun 2014 mencapai 101,74% dan belanja bantuan sosial mencapai 270,51%. Dua jenis belanja itu luar biasa penyerapannya, sehingga melebihi batas anggaran yang disediakan.

Trend umum dari anggaran dalam kinerja APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang “rajin” diserap dan habis adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Kualitas Layanan, tetapi untuk program-program yang berdampak langsung dan penting kepada masyarakat, menunjukkan sebaliknya. Menurutnya, kinerja belanja pada program yang bersentuhan dengan publik akan menyulitkan pencapaian sebagaimana digariskan dalam perencanaan pembangunan.  

 “Dengan trend penggunaan APBD yang demikian, PAN, meminta klarifikasi Gubernur Jatim terkait rendahnya kinerja serapan APBD pada program-program yang banyak bersentuhan dengan publik,”ujarnya.

Sementara itu juru bicara Fraksi PKB Jatim H. Thoriqul Haq mengatakan Fraksi PKB meminta kepada  pemprov Jatim terkait dengan ditemukannya hasil BPK terhadap pelaksanaan APBD provinsi Jatim ini harus dilakukan perbaikan.

Apabila tidak dilakukan perbaikan ini akan menghawatirkan, pasalnya dalam proses tersebut banyak temuan audit yang menunjukkan adanya masalah yang mengarah pada penyalagunaan anggaran dalam pelaksanaan APBD 2014.

“Sebelum diserahkan BPK PKB berharap gubernur dapat menjelaskan temuan tersebut kenapa sampai terjadi temuan BPK ini, serta melakukan perbaikan,”ujarnya Thoriq yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim.

Selain itu pihaknya Fraksi PKB banyak menemukan di lapangan terdapat banyak program dan kegiatan yang direalisasikan pada triwulan ketiga, sedangkan tiwulan kedua dan pertama realisasi anggaran masih sangat minim. “melihat potensi tersebut, bisa berdampak buruknya kualitas pekerja atau pelaksanaan program dan akan merugikan kelompok sasaran,’ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, H. Soekarwo mengatakan Pemprov Jatim pada tahun 2014 ini akan tetap mendapatkan dan mempertahankan predikat WTP. "Ini kan lebih landai dari tahun lalu,"jawabnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, permasalahan itu sebenarnya hanya terkait dengan Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang belum lengkap. Soekarwo berpendapat, masalah itu akan segera selesai apabila SPj itu telah dilengkapi oleh sejumlah SKPD. 

Bahkan, pihaknya tampak percaya diri, jika kasus yang menimpa sejumlah SKPD pada tahun 2013 karena laporan yang kurang lengkap, tidak akan terjadi lagi. "Saya yakin semuanya pasti akan segera beres, kan deadlinenya juga dimundurkan menjadi tanggal 5 Juni nanti,"tegasnya. (Panca)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved