Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Legislatif Bentuk Perda Produk Halal

 
01 Juni 2015

Legislatif Bentuk Perda Produk Halal

Masih banyaknya produk makanan di Jatim yang belum bersertifikat halal dianggap merugikan  konsumen oleh sebagian kalangan. Apalagi, Jatim merupakan salah satu Provinsi dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam.

Karena itu, DPRD Jatim akan membuat Peraturan Daerah (perda) tentang produk Halal. Anggota komisi B DPRD Jatim Hj. Aida Fitriati mengungkapkan, dengan dibentuknya Perda tentang Produk Halal, semua makanan dan minuman yang masuk ke Jatim bisa diawasi dengan ketat. Menurut dia selama ini pengawasan terhadap masuknya makanan dan minuman (mamin) ke Jatim cukup lemah. Terutama yang terkait dengan status dengan kehalalanya.” Selama ini kan ada makanan dan minuman yang tak punya sertifikat halal yang bisa seenaknya masuk ke Jatim,”ujarnya kemarin.

Aida menuturkan, dengan adanya perda tersebut, kehalalan seluruh mamin yang masuk ke Jatim akan dijamin. Hal itu dibuktikan dengan adanya sertifikat halal dari MUI. ”kalau tidak ada sertifikat halal dari MUI, mereka tidak boleh masuk,”tegasnya.

Perempuan asal pasuruan tersebut menerangkan bahwa Perda itu dibuat untuk meningkatkan komitmen para produsen makanan dan minuman  pada produk  yang mereka hasilkan.”Sebab, selama ini memang kesannya asal-asalan dan bahan-bahanya pun tidak  jarang dari bahan yang tidak halal serta berbahaya bagi kesehatan,”papar politikus PKB itu.

Hal senada juga disampaikan  anggota DPRD Jatim lainya, Chusainuddin. Dia menyatakan bahwa jatim sebagai provinsi dengan penduduk mayoritas muslim sudah sewajarnya memberlakukan peraturan tersebut.”ka nada juga daerah lain itu yang menerapkan hal yang serupa. Jadi, tidak ada salahnya kalau jatim juga menerapkanya.”paparnya.

Sayang, Chusainuddin belum memberikan jawaban pasti tentang kapan  perda itu segera dibentuk. Dia hanya mengatakan bahwa usul tersebut akan segera disampaikan kepada pimpinan dewan pada rapat paripurna dalam waktu dekat.”kalau sudah disepakati, baru akan kami tindak lanjuti dan mengesahkanya menjadi perda. Walaupun demikian, kami sendiri memiliki target yang terkait dengan hal itu pada tahun ini,”janjinya.(Nurul)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved