Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2012 Harus Cerminkan Upaya Perbaikan Aspek Kehidupan Masyarakat

 
09 April 2013

Suara Indrapura : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2012 adalah instrument kontrol pelaksanaan tupoksi gubernur di era otonomi daerah. Oleh karena itu, Gubernur harus memberikan laporan kinerja yang obyektif dan dapat diterima publik Jatim dengan berpegang teguh pada RPJMD dan RKPD yang direalisasi dengan APBD. Pemerintahan yang baik dan ditandai

dengan adanya transparasi, akuntabilitas public, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Oleh karena itu, juru bicara pansus LKPJ Gubernur Jatim 2012, Kodrat Sunyoto menegaskan, dalam LKPJ gubernur harus mencerminkan upaya dan langkah yang harus berdampak pada perbaikan di  berbagai aspek kehidupan masyarakat, politik, hukum dan sosial.

“Karena itu untuk mencapai seluruh tujuan yang ada, dalam kepemimpinannya gubernur harus transparan, akuntabel agar berbagai kebijakan yang diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan secara demokratik,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Dalam penyusunan LKPJ, Gubernur harus mampu menyajikan informasi dan data tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang benar, akurat, jelas, rinci dan mudah dipahami. “Hal ini diperlukan agar LKPJ Gubernur dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Sekaligus dijadikan dasar pembinaan dari Pemprov Jatim,” paparnya.

Di satu sisi, dengan mengedepankan pendekatan kelembagaan dan perundang-undangan, Pansus LKPJ secara tematik melakukan evaluasi komprehensif dengan mempertimbangkan kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini dilakukan karena Pansus LKPJ memiliki paradigma LKPJ gubernur 2012 sebagai laporan keterangan yang evaluasi birokrasi dan administrasinya ada di tangan pemerintah pusat dengan hanya memberitahu kepada DPRD Jatim.

Guna adanya perbaikan tata kelola pemerintahan Jatim ke depan, DPRD Jatim secara institusional dalam takaran yuridis menjadi instrument publik untuk memberikan catatan kritis rekomendasi terhadap substansi LKPJ gubernur tahun anggaran 2012. Untuk itu, terhadap dokumen utama tersebut, pansus LKPJ memiliki pandangan rasional-argumentatif dan terukur secara objektif diantaranya soal pertumbuhan ekonomi pada 2012 mampu mencapai 7,27 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Jatim masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 30,40 persen, disusul industri pengolahan 27,11 persen, sementara pertanian hanya sekitasr 15,42 persen. Mayoritas mata pencaharian penduduk di Jatim adalah bertani, namun mengapa sektor pertanian kontribusinya sangat kecil dalam pertumbuhan ekonomi di Jatim.

Begitu pula dengan persentase tingkat pengangguran terbuka dimana angkatan kerja di Jatim tahun 2012 bertambah 139.672 ribu dari 19,901 juta. Sedangkan angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja mencapai 95,88 persen, yang belum terserap sekitar 4,61 persen atau sekitar 821.546 orang. “Meski di dalam perjalanan jumlah angkatan kerja yang terserap melebihi target RPJMD 2009-2014 sebesar 5,60 persen sampai 5,80 persen,” tegas politisi asal Golkar ini.

Kodrat menjelaskan, jumlah angka kemiskinan di Jatim pada 2012 mengalami penurunan sekitar 13,08 persen atau sekitar 4.960.540 jiwa. Dibanding tahun 2011 yang mencapai 5.227.310 ribu. Sedang untuk indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim terdapat kenaikan yang signifikan. Jika pada tahun 2011 hanya sebesar 72,18 persen ternyata pada 2012 menjadi 72,54 persen. IPM ini terakumulasi dengan baik dari indeks pendidikan sebesar 75,73 persen (2011) begitupula dengan indeks kesehatan dari 74,77 (2011) naik menjadi 75,15 persen ditahun 2012. Begitupun dengan indeks daya beli yang mengalami peningkatan dari 66,43 persen (2011) menjadi 66,73 persen di tahun 2012 “Ini berarti pendidikan di Jatim cukup baik, warganya sehat dan memiliki daya saing yang tinggi, lanjutnya.

Indeks disparitas wilayah menurut ukuran indeks Williamson di Jatim pada 2009 berkisar 114,46 dan pada 2012 menjadi 112,92 persen. Sementara itu sesuai indeks Gini Rasio di Jatim mencapai 0,36 persen pada 2012 alias terjadi penurunan dibandingkan pada 2011 yang mencapai 0,37 persen.Terlepas dari itu semua, dukungan penuh datang dari DPRD Jatim terkait dengan diraihnya sejumlah penghargaan di bidang pemerintahan dan bidang lingkungan hidup. Itu sebagai aspirasi atas kinerja gubernur dan semua jajaran pemprov jatim. Artinya, Pemprov Jatim mampu meneguhkan Jatim menjadi Green Province dan Go Green dalam pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Di sisi lain,  agenda pembangunan yang Pro Growth, Pro Poor, Pro job dan Pro gender serta Pro accountability tetap diusung Pansus LKPJ Gubernur dengan mengajak Pemprov Jatim. “Pada dasarnya pendapat Pansus ini dapat dijadikan refensi untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing fraksi dalam menyampaikan evaluasi terhadap LKPj Gubernur,” ungkap Kodrat sebagai penutup pidatonya.(Fafa)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved