Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Revisi Perda Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

 
06 Juni 2015

Revisi Perda Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terus mengalami kemajuan. Setelah munculnya usulan Komisi A sebagai pembahas yang disampaikan 20 mei 2015 lalu, akhirnya DPRD Jatim menganggap perlu adanya perubahan perda jatim Nomor 13/2013 sebagai respon berlakunya Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru, yakni pemberlakuan PP 60 tahun 2014 tentang desa yang berasal dari APBN.

Wakil ketua DPRD Jatim Dr. H. Soenarjo, M.Si mengatakan, harus diyakini usulan perubahan perda sudah bersandar pada UU tentang desa dan UU tentang pemerintahan daerah. Dimana, dalam pasal 112 dan 114 UU desa menyebutkan pemberdayaan dan pengawasan desa, menjadi agenda Pemerintah Provinsi.”Tugas tersebut berupa pembinaan manajemen pemerintahan dan mendorong percepatan pembangunan dengan bantuan keuangan dan pendampingan teknis,”terang Soenarjo.

Politisi Partai Golkar ini juga menyampaikan dalam Paripurna Pandangan Fraksi, diperlukan banyak masukan untuk memperbaiki sejumlah usulan terkait perubahan  perda 13/2013. Sebab, sejauh ini sudah banyak usulan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disahkan, namun masih banyak yang belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub).” Sehingga jerih payah usulan terkait perda menjadi muspro, karena memang tidak bisa segera diaplikasikan,”terang beliau.

Mantan Wakil Gubernur Jatim ini mengharapkan perubahan Perda nantinya juga ditindaklanjuti dengan Pergub.” Tentu dengan mengatur kebutuhan yang lebih spesifik terkait kebutuhan jatim dengan memberikan hak dan kewenangan serta kewajiban untuk mengatur pemberdayaan Desa/Kelurahan,”tegas dia.

Seperti dikethaui, usulan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor  13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menjadi kebutuhan mendesak, agar ketentuan peraturan yang diusulkan Pemprov Jatim tidak bertentangan dengan undang – undang maupun peraturan pemerintah di atasnya. Apalagi lanjut pembangunan yang sangat kencang dan terdesentralisasi. Terbukti, muncul sejumlah keberhasilan  dengan melihat tiga prinsip yang menjadi semangat otonomi daerah, yaitu transparasi, akuntabilitas dan partisipasi public.” Oleh karena itu, perangkat penunjang kelancaran pengelolaan pemerintah desa juga harus disiapkan,”terang Soenarjo.(Nurul)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved