Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Sahkan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

 
19 Juni 2015

DPRD Jatim Sahkan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Awal Puasa Ramadhan 1436 Hijriyah ternyata memberi keberkahan bagi para petani di Jatim. Sebab di hari pertama puasa tersebut, DPRD Jatim berhasil mengesahkan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Jatim yang digagas Komisi B DPRD Jatim melalui rapat paripurna DPRD Jatim.

Dari Sembilan Fraksi yang ada di DPRD Jatim, melalui juru bicaranya masing-masing menyatakan bahwa Pendapat Akhir Fraksi bisa menerima dan setuju jika Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Jatim disahkan menjadi Perda. Namun sebagian besar fraksi juga memberikan catatan demi penyempurnaan

Juru bicara Fraksi Partai Partai Gerindra, Aufa Zhafiri mengatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana pruduksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

Indikator penurunan kesejahteraan petani dan nelayan bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim pada bulan Maret turun menjadi 104,32 dibanding Februari yang mencapai 106,18 atau turun 1,75 persen. " Ini lantaran indeks harga yang dibiayai petani (Ib) mengalami kenaikan 0,65 persen. Sedangkan indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan 1,11 persen," terang Aufa.

Secara khusus, Fraksi Partai Gerindra juga mendukung tujuh komoditas menjadi unggulan strategis yang perlu dilindungi Pemprov Jatim. Diantaranya, padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu dan sapi potong.

"Kami juga mendorong Pemprov supaya proaktif mengusulkan ke Pemerintah Pusat mengenai penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) pembelian pemerintah terhadap produk unggulan Jatim," pinta anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Selain perlindungan terhadap petani, pihaknya juga beharap Pemprov Jatim memberikan perlindungan terhadap nelayan karena sejalan dengan tekad pemerintah menjadikan Indonesia negara maritim. "Menurunnya kesejahteraan nelayan Jatim itu karena rendahnya harga jual sejumlah komoditas hasil laut, sehingga pemerintah perlu melindungi nelayan," ujar Aufa.

Sementara itu juru bicara Fraksi Nasdem Hanura, Moch. Eksan mengatakan Fraksi Nasdem - Hanura menyetujui Raperda tersebut menjadi Perda.

Dari keseluruhan Perda yang dipaparkan komisi B, Fraksi Nasdem - Hanura melihat pelaksanaan ini harus sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Dimana tata kelola ini harus memegang prinsip adil bagi siapa saja tanpa memandang latarbelakang, dan status sesorang, serta juga transparan dalam informasi dan pengelolaan, memberikan ruang partisipasi bagi semua anggota, dan dapat dipertanggungjawabkan kegiatan, pelaksanaannya, efektif dan efesien dalam pelaksanaanya. (Panca)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved