Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raperda Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Digedok

 
19 Juni 2015

Raperda Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Digedok


Nasib petani Jawa Timur bisa dipastikan akan semakin baik, dengan turunnya Peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Jumat (19/7).  Disahkannya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi Perda melalui rapat paripurna DPRD  Jatim, setelah melalui proses pembahsan panjang di Komisi B DPRD Jatim.

Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar menyampaikan agar Perda yang baru di gedong tersebut benar-benar bermanfaat melindungi kepentingan petani. Dimana lahirnya perda itu, setelah melihat keluhan petani di Jatim yang tidak berdaya menghadapi persaingan mekanisme pasar. “Petani selalu menjadi pihak yang kalah. Dengan perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kita berharap nasib mereka jauh lebih baik,” terang H. Abdul Halim Iskandar seusai Sidang Paripurna.

Politisi PKB ini, mendesak Pemprov Jatim mengawal ketat untuk pelaksanaan Perda yang baru lahir,sehingga petani mendapat prioritas perlindungan, termasuk prioritas memanfaatkan lahan tanah milik daerah.

“Harus benar – benar petani yang telah terlatih dengan program pemulihan tanah dan pemulihan tanaman, bukan atau yang harus dihindari adalah petani kaya saja dengan memanfaatkan fasilitas daerah dengan cara membeli,” urai dia.

Disampaikan Halim Iskandar, disahkannya Raperda menjadi Peraturan Daerah setelah Sembilan Fraksi di DPRD Jatim mensetujui usulan perda.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Soekarwo  mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan di DPRD Jatim yang telah membahas, dan menyetujui  Perda tersebut. Sebab, sektor pertanian merupakan salah satu urat nadi perekonomian Jatim, karena sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Namun faktanya justru sebagian besar petani masih berada dalam kelompok masjinal secara ekonomi lantaran hasil produk pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan cuaca. Sehingga hasil panen tidak menentu bahkan gagal panen. Ironisnya lagi, saat hasil panen melimpah justru harga komoditi turun sehingga belum bisa menutup biaya operasional apalagi untung.

Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kata Soekarwo mendorong pemerintah menjadi penyangga produksi dalam rangka stabilisasi harga jual komoditas unggulan strategis meliputi padi, jagung, kedelai, tebu, bawang merah,cabai dan sapi potong melalui pengusulan penetapan HPP kepada Pemerintah Pusat.

"Kalau keuangan provinsi memungkinkan maka provinsi dapat melakukan pembelian komoditas unggulan strategis apabila terjadi over produksi," terangnya Gubernur Jatim ini, mengaku optimis materi dalam Perda ini jika diimplementasikan maka hal tersebut akan memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi upaya Pemprov dalam membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di Jatim. "Saya ucapkan terima kasih atas diusulkannya Perda ini, semoga perda ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jatim," papar Soekarwo .(Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved