Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Harapkan Tidak Adanya Tumpang Tindih

 
08 April 2013

Suara Indrapura : Sejumlah perwakilan pemerintah daerah yang turut hadir mengharapkan tidak terjadinya tumpang tindih anggaran antara pemerintah propinsi dengan pemda maupun pemkot dengan kemunculan peraturan daerah (perda) tentang bantuan hukum. Perwakilan pemda yang mengikuti  sosialisasi itu mengharapkan adanya koordinasi tegas antar instansi pemerintah.

Bagian Hukum Pemkab Tulunggagung, Harnoko mengusulkan pendanaan bantuan hukum yang dibebankan pada APBD harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Termasuk kekhawatiran adanya tumpang tindih antar daerah terkait kewenangan memberikan bantuan hukum bagi warga miskin yang terkendala persoalan hukum.

Sabron Djamil Pasaribu Ketua Komisi A melakukan dialog dengan Kapolresta Kediri soal perda bantuan hukum. “Sebab daerah juga bisa mengalokasikan kewajiban bantuan hukum melalu APBD Kab/kota. Kalau daerah memberikan bantuan apakah tidak berbenturan dengan bantuan hukum dari propinsi,” tandas Harnoko, menanyakan kewenangan Perda Bantuan Hukum.

Harnoko mempertanyakan soal kesulitan dana bantuan hukum yang harusnya bersifat hibah dari pemerintah daerah. Sebab, ada kebijakan melalui peraturan kebutuhan memberikan bantuan pendanaan hibah tidak bisa dilakukan terus-menerus pada satu objek bantuan saja. ”Jika hibah tidak bisa terus-menerus,” terang dia.

Sementara kebutuhan memberikan bantuan hukum, prosesnya bisa berlanjut sampai kracht. “Bagaimana melihat persoalan ini, apakah tidak menjadi boomerang bagi pemkab atau pemkot,” urai pejabat asal Tulungaggung ini dengan serius.

Sementara perwakilan dari Universitas Nusantara Kediri, Iksanudin meragukan bantuan hukum dapat berjalan dengan baik, karena tidak memadainya dana APBD. “Untuk itu, pendekar hukum harus ikut mengabdi memberikan bantuan hukum, lawyer juga mengabdi ke masyarakat juga harus diatur dalam perda,” terang dia. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved