Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Gubernur Sampaikan Nota Keuangan

 
08 Juli 2015

Gubernur Sampaikan Nota Keuangan


DPRD Jatim menggelar Sidang Paripurna dengan Agenda Penyampaian Nota Keuangan Gubernur Jatim terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2015, Rabu (8/7) siang. Wakil Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, SH, M.Hum mengatakan kondisi perekonomian global dan nasional banyak berdampak pada perekonomian daerah. Untuk itu, DPRD Jatim mendorong agar Pemprov Jatim mampu membuat kebijakan dan gebrakan agar masyarakat Jawa Timur mampu berkembang dalam
pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus.

“Kebijakan yang tepat, efisien dan efktif diharapkan mampu memberikan iklim kondusif pertumbuhan ekonomi secara riil di daerah,” terang dia. Oleh karenannya, untuk menata kebutuhan anggaran DPRD Jatim juga mendorong Pemprov Jatim memperkuat ikat pinggang dalam penggelolaan anggaran. Diantaranya dengan kebijakan pendapatan daerah pada Raperda PAPBD TA 2015 diarahkan untuk meningkatkan PAD. “Ini untuk mengantisipasi penurunan pendapatan daerah dengan melakukan strukturalisasi dan rasionalisais kebijakan anggaran,” tegas Kusnadi yang juga Ketua DPD PDIP Jatim ini serius.

Sementara itu, dalam Sidang Paripurna, Gubernur Soekarwo menegaskan beberapa catatan penting terkait program pembangunan di Jawa Timur yang diuraikan pada P APBD TA 2015. Salah satunya adalah terkait dengan turunnya pendapatan daerah, dirinya mengaku setuju melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi belanja pada SKPD. “Restrukturisasi dan rasionalisasi belanja pada SKPD minimal 5 % dengan penundaan kegiatan SKPD yang dapat ditunda pada tahun anggaran berikutnya,” terang Soekarwo.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menyampaikan rancangan P APBD tahun anggaran 2015 dengan memprioritaskan  program padat karya. “Dengan padat karya, mampu meningkatkan daya beli masayarakat dan mempercepat belanja publik, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD kab/Kota. Dengan begitu akan terjadi stimulus melalui belanja pemerintah yang berdampak pada peningkatan permintaan sector produksi barang dan jasa,” tutur dia. Selain itu, optimalisasi capaian target kinerja program dan kegiatan melalui pergeseran perubahan anggaran belanja  dengan mendukung pencapaian kinerja. “Dorongan percepatan belanja pemerintah ini sangat strategis, dengan harapan sektor riil bisa berkembang dengan baik,” terang dia.

Soekarwo mengintakan kondisi perekonomian global maupun nasional yang
kurang baik, sangat berdampak pada perekonomian daerah, pada saat penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015. Untuk itu, Pemprov Jatim menggandeng kekuatan DPRD Jatim diharapkan mampu membuat kebijakan yang tepat, efisien dan efektif. “Kebijakan ini penting, untuk memberikan pertumbunan ekonomi riil di daerah,” terang dia. Terkait kondisi ekonomi Jawa Timur, Soekarwo menyampaikan pada tahun 2014 tumbuh 5,86% lebih tinggi dari pada perekonomian nasional, sedang pada triwulan I tahun 2015 tumkbuh 5,18 %. Kondisi ini, nyatanya lebih tinggi dari pada perekonomian nasional yang tumbuh 4,71 %. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 8,83 %,” terang Soekarwo. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved