Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sembilan Fraksi Rasionalisasi P APBD 2015 Kawal Kesejahteraan Rakyat

 
28 Juli 2015

Sembilan Fraksi Rasionalisasi P APBD 2015 Kawal Kesejahteraan Rakyat

Sembilan Fraksi DPRD Jatim memplototi Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2015 setelah turunnya dana perimbangan dengan memprioritasan pelayanan dasar. Kesembilan Fraksi mengingatkan penurunan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp 747 miliar, mendesak seluruh SKPD dan lembaga milik Pemprov Jatim lebih kreatif
dalam menggelola kebutuhan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

Pimpinan DPRD Jatim, Ir. H. Tjujuk Sunario menyatakan, adanya perlambatan kondisi ekonomi telah menyebabkan turunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penurunan pos dana perimbangan. “Penurunan pendapat daerah tersebut membawa dampak  terhadap restrukturisasi dan rasionalisasi belanja pada SKPD,” terang Tjutjuk. Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini, juga menyampaikan dengan rasionalisasi anggaran tidak mempengaruhi kinerja SKPD. Sehingga pencapaian target kinerja utama pelayanan dasar yang diberikan pada rakyat Jawa Timur.

Tjutjuk menilai ketidakpastian dan belum munculnya tanda-tanda perbaikan perekonomian dunia jelas akan memiliki dampak nyata terhadap pelambatan perekonomian nasional juga berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian Jawa Timur. “Sehingga melemahnya perekonomian nasional bisa diantisipasi, sehingga tidak terlalu menganggu perembangan
ekonomi di Jatim,” tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Jatim H. Soenarjo menegaskan untuk mengantisipasi dampak perekonmian global, pemerintah daerah selalu aktif untuk menarik investor agar mau menanamkan investasi di Jawa Timur. Sebab, dengan salah satu cara ini, perluasan kesempatan kerja dan pengangguran kemiskinan bisa ditingkatkan.

“Sektor swasta diharapkan juga ikut berpartisipasi dengan memberikan pekerjaan dan pendapatan bagi sebagaian besar rakyat Jawa Timur,” terang dia. Politisi Partai Golkar yang juga mantan Wakil Gubernur Jatim ini, mendorong agar kekuatan P APBD Tahun 2015 harus menajamkan perhatian untuk mengalokasikan anggaran lebih besar guna mendorong kegiatan ekonomi rakyat.

Karena kurang tepat, apabila kenaikan belanja daerah lebih banyak untuk mendukung belanja program fungsi staf dan tidak untuk memperbesar kapasitas belanja publik serta menggerakkan ekonomi rakyat. “Meskipun kekuatan PAPBD TA 2015 relatif mampu mengalokasikan sejumlah pembangunan, tetapi tidak bisa dihinari kontruksi anggaran belanja masih digunakan prioritas memenuhi belanja wajib,” terang dia. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved