Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banggar P ABPD 2015 Layak Dilakukan Pembahasan Lebih Lanjut

 
24 Juli 2015

Banggar P ABPD 2015 Layak Dilakukan Pembahasan Lebih Lanjut

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyatakan bahwa Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P APBD) 2015 layak dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh komisi - komisi dan Fraksi di DPRD Jatim. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Dr. H. Kodrat Sunyoto, M.Si  di rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (24/7)

Dikatakannya, meski layak dibahas namun PAPBD terjadi penurunan pendapatan daerah pada APBD dari Rp 22,863 trilyun berkurang hingga Rp 917 milyar, sehingga jumlah pendapat daerah setelah berubah menjadi 21 Triliyun.

Begitu juga dengan penurunan pendapatan asli daerah yang terdapat pada penurunan pendapatan pajak darah sebesar Rp 526,700 milyar. Sedangkan penurunan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/bukan pajak berkurang sebesar Rp 747 milyar.

Menurutnya, dengan adanya penurunan pendapatan daerah ini berdampak pada penurunan anggaran pada beberapa SKPD Provinsi Jawa Timur. Untuk itu Badan Anggaran menghimbau pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar meningkatkan kinerja pemerintah, khususnya bidang pajak daerah dan bidang pengelolaan kekayaan daerah seoptimal mungkin. Serta menghimbau agar melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat terkait dengan alokasi DBH pajak/bukan pajak.

Dalam sidang lanjutan ini juga disampaikan beberapa hal yakni ploting anggaran pada Satuan Kerja Perangkatan Daerah (SKPD) agar lebih dicermati oleh tiap komisi. Penurunan pendapatan daerah baik pajak daerah dan pengelolaan kekayaan daerah untuk dilakukan pencermatan yang lebih intensif dan selektif.

“Dalam pembahasan ini diharapkan lebih selektif dalam penempatan dan penyusunan anggaran, terutama program yang menyangkut tentang kerayatan harus didahulukan sehingga rakyat miskin di Jatim menjadi sejahtera,”ujarnya

Selan itu, Badan Anggaran juga meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menurunkan anggaran intensif pemungut pajak. Mengingat LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur TA. 2014 mendapat opini wajar dengan pengecualian, yang mana prdikatnya turun dari tahun-tahun sebelumnya.

Maka Badan Anggaran sangat mendukung rekomendasi DPRD yang disampaikan pada Gubernur Jawa Timur dan meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD guna perbaikan bersama kinerja keuangan untuk kedepannya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengatakan penurunan PAPBD 2015 ini merupakan yang wajar karena saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional melemah sehingga semua anggaran yang di APBD juga berimbas mengalami pemotongan dan penurunan.

“Meski PAPBD ini mengalami penurunan, namun untuk program kerakyatan tetap harus dijalankan sehingga rakyat miskin di Jatim dapat menikmati program dari Pemerintah Daerah Provinsi Jatim ”ujarnya.(Panca)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved