Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banggar Minta Pengawasan Anggaran Diperketat

 
25 Juli 2015

Banggar Minta  Pengawasan Anggaran Diperketat

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim meminta tim anggaran selektif dalam menentukan dan penempatan penyusunan anggaran lebih diperketat. Untuk itu, Banggar mendesak tim anggaran harus memprioritaskan pelayanan dasar guna mengawal  kepentingan rakyat, karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat turun mencapai Rp 747 miliar.

Anggota Banggar Dr. H. Kodrat Sunyoto, M.Si mengatakan pihaknya meminta Pemprov Jatim melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat. “Karena akibat penurunan pendapatan daerah ini, berdampak pada penurunan anggaran pada beberapa SKPD Pemprov Jatim,” terang Kodrat saat menyampaikan pendapat banggar dalam Sidang Paripurna.

Lanjut Kodrat, selain penurunan anggaran SKPD, pada perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2015, ada penambahan anggaran pada beberapa SKPD yang dianggap prioritas oleh tim anggaran pemprov. “Salah satunya diperuntukan peningkatan pelayanan dasar dalam urusan wajib,” terang dia.

Disampaikan politisi partai Golkar ini, penurunan dana bagi hasil dan penambahan anggaran SKPD pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2015, meminta tim anggaran eksekutif untuk selektif menentukan dalam penyusunan anggaran. “Penyusunan anggaran memang harus mengutamakan skala prioritas pelayanan dasar, walaupun semuanya menjadi urusan pemerintah yang terbagi dalam Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan penyusunan prioritas, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kebutuhan anggaran,” tandasnya.

Disisi lain, dengan penurunan dana perimbangan dari pemerintah pusat, berdampak pada kebutuhan pengelolaan anggaran di P APBD. Terbatasnya potensi belanja daerah Rp 339 miliar lebih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja tidak langsung sebesar Rp 113 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 225 miliar lebih. “Sehingga seluruh belanja daerah setelah perubahan APBD menjadi Rp 24,6 miliar.

Dengan begitu, setelah perubahan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 2 triliun dan akan ditutupi dari pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah,” urai dia.(Eko P).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved