Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi A : Sosialisasikan Perda Tentang Bantuan Hukum bagi Maskin

 
08 April 2013

Suara Indrapura : Peraturan daerah (Perda) No 9/2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin (maskin) yang baru saja disahkan menjadi perundang-undangan bagi masyarakat di Jatim ini telah disosialisasikan Komisi A DPRD Jatim. Dilakukannya sosialisasi ini karena masyarakat miskin selalu merasa menjadi korban terkait kasus hukum.

Anggota Komisi A, Sahat Tua Simandjuntak menyampaikan pedoman pemberian bantuan hukum berdasarkan surat  edaran Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pemberi bantuan hukum. “Dalam pedoman pemberian bantuan hukum menyebutkan mekanisme tata cara pemberian bantuan hukum dalam bidang perdana maupun pedata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan peradilan umum,” terang Sahat.

Sahat mengatakan Perda tersebut diberikan pada masyarakat Jatim atau perseorangan yang memang dinyatakan miskin. “Pemerintah Jatim akan memberikan bantuan pendampingan hukum pada masyarakat miskin, karena dirinya tidak mampu menanggung biaya operasional beracara,” tandas Sahat.

Pihaknya menyampaikan keputusan hukum tersebut harus benar-benar adil. Oleh karena itu, pemprop harus berani mengawal sampai proses in kracht dalam peraturan daerah yang dibuat. “Untuk itu, harus ada ketentuan aturan tentang peraturan gubernur. Sehingga bantuan hukum hingga sampai ingkra dalam proses di Mahkamah Agung,” ungkapnya.

Sahat menjelaskan, dari data tahun 2011 masih tedapat 3 juta jiwa lebih penduduk atau 907 rumah tangga miskin dari 37 juta jiwa warga Jatim. Padahal sebagai negara hukum harus melindungi warga negaranya sebagai individu, termasuk hak kepada warga negara. “Karena, bantuan hukum pada warga negara merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya,” urainya.

Untuk itu, Sahat mengingatkan agar pemerintah benar-benar ketat memverifikasi keinginan warga miskin yang meminta bantuan hukum. “Jangan sampai menjadi bumerang hukum, karena ada gugatan warga miskin pada pemerintah. Untuk itu, verifikasi ketat terhadap LBH atau advokat yang digunakan warga miskin untuk mendampingi kasus dia,” terang Sahat.

Disampaikannya, tidak menutup kemungkinan banyak yang memanfaatkan peluang-peluang kebujakan hukum untuk warga miskin. “Oleh karenanya, peraturan gubernur (pergub) harus diperhatikan rambu-rambunya, agar tidak terjadi miss komunikasi dengan persolan hukum,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Jalaludin Alham menyampaikan, Komisi A juga ikut melakukan pengawasan agar penggunaan APBD terkait bantuan hukum benar-benar membela pada kepentingan masyarakat miskin. Sehingga, peran perda yang sudah lama di godog di komisi pemerintahan dan hukum ini, benar-benar bisa maksimal. “Jangan sampai ada penyalagunaan kepentingan. Pengawasan juga dilakukan baik oleh Pemprop maupun oleh DPRD,” tandas dia.

Mengenai pengawasan, Jalalludin juga berharap masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga hukum lainnya juga ikut dilibatkan. Kondisi ini agar masyarakat miskin tidak lagi berparadigma mereka menjadi permainan hukum. “Harus muncul rasa keadilan dalam penaganan persoalan hukum,” katanya.

Pada kesempatan sama, Ketua Komisi A Sabron Djamil Pasaribu menyampaikan untuk kebutuhan keterangan miskin, pemerintah tidak perlu repot. Warga yang berpekara hukum harus bisa menunjukan syarat keterangan miskin dari pemerintah desa. “Saya kira SKM sudah cukup, untuk menunjukan masyarakat yang dibantu benar-benar miskin,” terang Sabron. (Umi)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved