Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Gubernur Tetap Prioritaskan Pada Program Kesra, Meski Minus

 
05 Agustus 2015

Gubernur Tetap Prioritaskan Pada Program Kesra, Meski Minus

Program penigkatan prasarana infrastuktur khususnya pembangunan irigasi pengairan dilaksanakan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat, dalam rangka mendukung kedaulatan pangan sesuai program prioritas pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jatim, Soekarwo saat memberikan jawaban kepada fraksi di DPRD dalam pembahasan P. APBD 2015 di DPRD Jatim. Lebih lanjut dijelaskan mantan sekdaprov Jatim ini selain program kesejahteraan masyarakat, P. APBD 2015 juga memberikan peningkatan promosi potensi daerah melalui pameran dagang tingkat internasional dalam upaya persiapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Selanjutnya yaitu peningkatan sarana dan prasarana di wilayah pemukiman trasmigrasi dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat trasmigrasi yang berasal dari Jatim. Peningkatan pemerataan fiskal yang berdemensi kewilayahan serta mengurangi disparitas wilayah antar Kabupaten/Kota, serta desa dalam rangka menunjang target kinerja RPMJD Provinsi Jatim 2014-2019. Restrukturisasi program dan kegiatan belanja langsung akibat penurunan pendapatan daerah dengan tidak mengurangi pencapaian target kinerja program kegiatan dalam rangka meningkatakan efektifitas pencapaian target kinerja dan efesiensi.

Pemanfaatan alokasi dana fungsional rumah sakit untuk memaksimalkan pelayanan SKPD BLUD kepada masyarakat yang berasal dari tambahan PAD fungsional serta pemanfaatan selisih silpa fungsional tahun anggaran 2014. Selain itu juga mendorong pelaksanaan kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Terkait dengan Program Jalin Matra pihaknya mengatakan untuk Jalin Matra Provinsi Jatim pada 2015 ini direncanakan di 728 desa yang ada di 29 Kabupaten se-Jatim. Dimana Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran 14.435 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) bertempat di 411 Desa di 29 Kabupaten. Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin  (RTSM) dengan sasaran 10.955 RTSM bertempat di 171 desa di 28 Kabupaten, dan Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) untuk 146 Desa di 29 Kabupaten.

Sementara itu, Pimpinan Sidang Paripurna,  Dr. H. Soenarjo mengatakan pembahasan Perubahan APBD TA 2015 harus secara konsisten mengawal kepentingan rakyat. Sehubungan dengan adanya penurunan pendapatan daerah, pemprov diminta melakukan restrukturisasi belanja sebesar 5 persen pada kegiatan program  SKPD. Kepentingan itu dilakukan, setelah DPRD Jatim melalui seluruh fraksi melototi perubahan APBD Jatim tahun anggaran 2015 setelah turunya dana perimbangan dengan memprioritaskan pelayanan dasar.

Sebelumnya H. Soenarjo mengingatkan penurunan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp 747 miliar, mendesak seluruh SKPD dan lembaga milik Pemprov Jatim lebih kreatif  dalam mengelola kebutuhan anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat.

H. Soenarjo menegaskan, perlambatan kondisi ekonomi telah menyebabkan turunya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penurunan pos dana perimbangan. “Penurunan  pendapat daerah tersebut membawa dampak terhadap restrukturisasi dan rasionalisasi belanja pada SKPD,” terang dia.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Jatim, Ir. H. Tjujuk Sunario menilai ketidakpastian dan belum munculnya tanda-tanda perbaikan perekonomian dunia, jelas akan memiliki dampak nyata terhadap pelambatan perekonomian nasional, yang juga berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian Jawa Timur. “Sehingga melemahnya perekonomian nasioanl bisa diantisipasi, tidak terlalu mengganggu perkembangan ekonomi di Jatim,” tutur dia.

Mengantisipasi dampak perekonomian global, pemerintah daerah  selalu aktif untuk menarik investor agar mau menanamkan investasi di Jawa Timur. Sebab, dengan salah satu cara ini, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan pengangguran serta kemiskinan bisa ditingkatkan. “Sektor swasta diharapkan juga ikut berpartisipasi dengan memberikan pekerjaan dan pendapatan bagi sebagian besar rakyat Jawa Timur,” terang dia.

Politisi Partai Gerinda ini mendorong agar kekuatan P. APBD tahun 2015 harus menajamkan perhatian untuk mengalokasikan anggaran lebih besar guna mendorong kegiatan ekonomi rakyat. Karena selama ini kenaikan belanja daerah lebih banyak untuk mendukung belanja program fungsi staf dan tidak untuk memperbesar kapasitas belanja publik serta menggerakan ekonomi rakyat.

Terpisah, Muhamad Sirot Sekretaris DPW PKS Jatim mendesak Pemprov Jatim untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi dengan pemerintah pusat, terkait pernurunan dana perimbangan pusat-daerah. “Kondisi tersebut, jelas melemahkan perekonomian di Jatim,” terangnya.

Muhamad Sirot menegaskan pelemahan ekonomi sudah tampak jelas. Pada triwulan I tahun 2015, perekonomian nasional hanya tumbuh 4,17 persen. Pada triwulan I tahun 2004, pertumbuhan mencapai 5,14 persen. “Ini menandakan perekonomian nasional mengalmi pelambatan pada triwulan pertama tahun 2015” ungkap dia.

Gejala yang sama juga terjadi di Jatim. Pada triwulan pertama tahun 2015, ekonomi Jatim tumbuh 5,18 persen. Padahal pada untuk triwulan yang sama tahun 2014, perekonomian Jatim tumbuh 5,86 persen. Kondisi ini, jelas bahwa pelemahan perekonomian nasional diikuti pelemahan perekonomian di Jatim,” tegasnya.

Untuk itu, Sirot mendesak agar Pemprov terus mengawal kebutuhan rakyat, seperti memberikan solusi untuk menampung tingginya pengangguran. Sebab, banyak dugaan tingginya pengangguran, karena lapangan kerja yang bersedia belum mampu menampung tingginya angkatan kerja.

Tingkatan kemiskinan, Fraksi PKS menilai upaya Pemprov Jatim menurunkan angka kemiskinan menunjukan kecenderungan berhasil. Namun, menjadi anomali, pada sisi yang lain pada tahun 2014 dan kwartal tahun 2015 pertumbuhan perekonomian mengalami perlambatan. “Untuk itu, FPKS mendorong pemprov mengoptimalkan daya serap anggaran dan produktifitas,” tandasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim, H. Kodrat Sunyoto menegaskan sudah saatnya Pemprov Jatim menggunakan kekuatan P. APBD tahun 2015 untuk mempertajam kegiatan ekonomi rakyat. Sebab, kenaikan belanja daerah lebih diutamakan untuk mendukung belanja di program fungsi staf dan tidak memperbesar kapasitas belaja publik serta menggerakkan ekonomi rakyat.

Dikatakan Kodrat, meskipun kekuatan P.APBD tahun anggaran 2015 relatif mampu mengalokasikan sejumlah belanja pembangunan, tetapi dirinya menilai bahwa pengangguran anggaran tidak bisa dihindari untuk memenuhi belanja wajib.

Politisi Dapil Gresik - Lamongan ini mengatakan fraksi-fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik turut bertanggungjawab secara politisi terhadap kebijakan strategis dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

“Sesuai Permendagri No 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015 Dan Perubahan serta Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2014, menjelaskan salah satu tahapannya adalah meminta pendapat atau persetujuan dari Fraksi di DPRD. Ini salah satu bentuk tanggungjawab Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik untuk ikut mengawal terhadap kebijakan strategis yang dirancang eksekutif dalam membangun daerah dengan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik,” tutur Sahat. (Nurul).

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved