Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

P. APBD 2015 Untuk Kesejahteraan Rakyat

 
08 Agustus 2015

P. APBD 2015 Untuk Kesejahteraan Rakyat

Lima Komisi di DPRD Jatim mengawal ketat pembahasan Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2015 untuk Kesejahteraan Rakyat. Dalam upaya untuk mendorong kepentingan rakyat tersebut, kelima alat kelengkapan dewan Jatim mengkritisi kinerja SKPD Pemprov Jatim, agar terus mengutamakan kepentingan pelayanan rakyat Jatim.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Dr. H. Soenarjo mengatakan laporan komisi terhadap Pembahasan/ Penetapan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemrpov Jatim tahun anggaran 2015 harus memenuhi ketentuan yuridis formil. Sehingga layak dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh komisi maupun fraksi sesuai mekanisme dan peraturan perundnag-undangan yang berlaku,” terang H. Soenarjo.

Mantan Wakil Gubernur Jatim ini mengungkapkan P. APBD merupakan evaluasi kerja yang didasarkan pada sumber daya yang diproyeksikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), insentif pemerintah pusat, silpa dan pendapatan lainya yang sah.

Selain itu, Politisi Partai Golkar menegaskan meski dikurangi APBD TA 2015 tidak mengganggu kesiapan pelaku ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi MEA 2015. Dimana bantuan program pemerintah yang disalurkan melalui beberapa APBD terkait membantu peningkatan perekonomian masyarakat yang masih belum terealisasi sebelum pelaksanaan perubahan APBD 2015. “Mengingat keberadaan bantuan program tersebut sangat diharapkan masyarakat,” urai dia.

Sementara, wakil ketua DPRD Jatim, Tjujuk Sunario menegaskan, guna menganalisis Perda Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015 DPRD Jatim berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentnag Keuangan Negara. PP nomor 58 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

“Upaya penghematan terhadap belanja pegawai yang dilaksanakan terhadap setiap SKPD perlu mendapat apresiasi. Meski dalam realisasinya nanti patut untuk melanjutkan penghematan lebih signifikan,” tegas Tjujuk.

Sekretaris DPW Gerinda Jatim ini, juga mendorong restrukturisasi dengan pengawasan ketat terhadap kebutuhan belanja tidak langsung. “Upaya ini, dilakukan dalam menghadapi paceklik perekonomian. Dimana pada ujungnya bertujuan agar diperoleh penghematan untuk menutupi kekurangan plafon belanja daerah,” urai dia.(Eko P).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved