Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Setuju 9 Fraksi, P. APBD 2015 Disahkan

 
11 Agustus 2015

Setuju 9 Fraksi, P. APBD 2015 Disahkan

Setelah melalui pembahasan di Komisi dan Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah (P. APBD) 2015 disetuji dan disahkan oleh DPRD Jatim menjadi Peraturan Daerah (Perda). P. APBD 2015 ini mengalami perubahan dan penurunan yang sebelumnya diproyeksikan Rp 22 triliun berubah menjadi Rp 22 triliun 246 miliar 180 juta 607 ribu 897 rupiah.

Ketua DPRD Jatim, H. Abdul Halim Iskandar mengatakan berdasarkan hasil rapat kerja SKPD dengan komisi sebagaimana dilaporkan komisi-komisi, serta rapat badan anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jatim dan menghasilkan perangkaan rencana perubahan APBD Provinsi Jatim. “Kami meminta eksekutif untuk melakukan intensifikasi terhadap semua potensi pendapat. Dengan begitu target pendapatan akan tercapai dan bahkan bisa melampaui target yang ditetapkan,” ujar H. Abdul Halim Iskandar.

Lanjut Halim, terjadinya pergeseran pada asumsi ekonomi makro di Jawa Timur maupun nasional, yang berimplikasi terhadap penurunan target pendapatan pada perubahan APBD tahun 2015. Oleh karena itu, meminta seluruh SKPD melakukan efesiensi belanja dengan menggunakan kebutuhan produktif yang berimplikasi langsung pada kemaslahatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Upaya lain agar SKPD tidak terbelenggu, sehingga menyebabkan rendahnya serapan anggaran. Untuk itu DPRD Jatim mendorong untuk bekerja keras dan merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan begitu pembangunan akan cepat dirasakan masyarakat,” urai dia.

Usai sembilan Fraksi yang ada di DPRD Jatim menyampaikan pendapat akhir fraksi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P. APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2015, Pimpinan Siding Paripurna, H. Abdul Halim Iskandar langsung menawarkan kepada peserta siding seluruh fraksi setuju raperda P. APBD disahkan menjadi Perda.

Sementara, Gubernur Soekarwo mengatakan dalam pembahasan P. APBD 2015 berpedoman pada aturan perundang-undangan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Keuangan Negara. PP Nomor 58 Tahun 2003 Tentnag Keuangan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P. APBD) 2015 tetap fokus pada program kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Yakni peningkatan prasarana insfraktuktur secara optimal khususnya pembangunan irigasi pengairan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat, dalam rangka mendukung kedaulatan pangan sesui program prioritas Pemerintah Pusat.

Selain program kesejahteraan masyarakat, P. APBD 2015 juga memberikan peningkatan promosi potensi daerah melalui pameran dagang tingakt internasional dalam upaya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Selanjutnya, peningkatan sarana dan prasarana di wilayah pemungkiman transmigrasi dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat transmigrasi yang berasal dari Jatim.(Fadly)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved