Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi D Usulkan Raperda KKOP Dihapus dari Prolegda

 
26 Agustus 2015

Komisi D Usulkan Raperda KKOP Dihapus dari Prolegda

 

Usulan Komisi D DPRD Jatim terkait pembuatan Raperda KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) terancam dicabut. Menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah mengambilalih seluruh persoalan yang menyangkut KKOP diantaranya yang mengatur soal ketinggian pembangunan gedung serta luasan pembangunan lapangan udara.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) H. Achmad Heri menegaskan dari 27 Raperda yang masuk dalam Prolegda 2015, diantaranya 19 merupakan susulan dari DPRD Jatim dan sisanya 8 dari eksekutif (Pemprov Jatim). Namun dari usulan dewan, salah satunya akan dihapus, tepatnya merupakan gagasan dari Komisi D.

“Saya selaku Ketua Banleg sekaligus Komisi D, memang ada usulan agar Raperda KKOP untuk dihapus, karena seluruh kewenangannya telah diambilalih oleh pemerintah pusat. Dan kami berencana akan menggantikannya dengan Raperda terkait polusi udara dengan mitra kerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim,” ujar politisi asal Partai Nasdem, Rabu (26/8).

Ditambahkannya, jika usulan tersebut sudah masuk ke meja pimpinan beberapa waktu lalu. Karena memang ada kesibukan Pimpinan DPRD Jatim terkait pembahasan P APBD 2015 hingga Pilkada, membuat keputusannya molor. Dan diharapkan pada September ini sudah selesai. “Kami berharap pimpinan dewan meluangkan waktu untuk mencabut usulan Raperda KKOP dalam rapat paripurna,” lanjutnya dengan mimik serius.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahyunianto mengakui jika Raperda yang diusulkan Komisi D disarankan untuk dihapus karena seluruh kewenangan terkait operasional penerbangan telah diambilalih oleh pusat. Namun sebelum diusulkan, Komisi D akan mendatangi Kementrian Perhubungan di Jakarta untuk minta penjelasan terkait pengambilalihan termasuk alasannya.

“Ini karena dalam Raperda KKOP tidak hanya mengatur soal pembangunan gedung bertingkat termasuk jaraknya dengan bandara. Tapi juga mengatur soal pembangunan di sekitar bandara, yang selama digunakan untuk serapan air, kini banyak berupa menjadi hotel, rumah makan atau mall,” papar politisi asal PKS tersebut.

Disisi lain, Komisi D juga akan mempertanyakan keberadaan jembatan timbang yang juga akan diambilalih oleh pusat. Kalau wacana itu benar, maka diingatkan agar jembatan timbang juga berfungsi untuk masuknya truk container atau peti kemas yang selama ini selalu lolos dari jembatan timbang. Padahal, banyak dari truk-truk ini yang muatannya melebihi tonase, namun lolos.

“Hal-hal inilah yang juga nanti kami tanyakan. Yang pasti kalau memang jembatan timbang kewenangannya diambil oleh pusat, maka harus ditambah dengan truk peti kemas diwajibkan untuk masuk. Mengingat sebagian besar dari truk-truk ini mengakibatkan jalan rusak, akibat muatannya melebihi tonase yang telah ditentukan. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved