Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pimpinan Rapatkan Barisan Undang Eksekutif, Bahas Dana Hibah

 
28 Agustus 2015

Pimpinan Rapatkan Barisan Undang Eksekutif, Bahas Dana Hibah

Munculnya Surat Edaran (SE) no 900/4627/sj tertanggal 18 Agustus Tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendapat reaksi dari Pimpinan DPRD Jatim, Jumat (28/8) siang.

Ketua DPRD Jatim bersama sembilan Pimpinan Fraksi DPRD Jatim mengundang Fatah Jasin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bapepprov) Jatim untuk mengawal kebutuhan SE tersebut tidak menjadi beban rakyat Jawa Timur. Apalagi SE tersebut menjadi pro kontra, mengenai belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam pemenuhan Belanja Umum Pemerintah wajib dan urusan pemerintahan.

Ketua DPRD Jatim, H. Abdul Halim Iskandar mengatakan ketentuan SE tersebut sebenarnya tidak terlalu banyak berpengaruh di Jawa Timur. Karena memang, Jatim lebih jauh melakukan pengawasan program dana hibah sesuai ketentuan dan perundang-undangan. “Sehingga bantaun dana hibah yang turun ke masyarakat, nantinya juga tidak berpengaruh dengan ketentuan SE Mendagri tersebut. Kami melakukan pembahasan di antara pimpinan dewan, karena munculnya wacana terkait SE no 900 tersebut,” terang H. Abdul Halim Iskandar.

Halim menegaskan DPRD Jatim akan memberikan masukan pada Mendagri, bahwa namanya lembaga berbadan hukum, jangan hanya sampai bupati. Tetapi kepala desa juga mempunyai kewenangan yang sama, untuk memberikan pengesahan kelembagaan, meski ditingkat Kelompok Masyarakat (Pokmas).

“Kades juga mempunyai kewenangan yang sama. Pokmas harusnya kewenangan Kepala Desa, jadi tidak ditingkat intitusi lebih tinggi,” tandas Halim. Politisi PKB ini, mengatakan kondisi akan berbeda dengan yayasan yang memang harus berbadan hukum. “Ini supaya dipilah antara intitusi yang merujuk pada undang-undang ormas sama Kelompok Masyarakat yang memang berbeda,” tegas dia.

Halim mengakui, turunnya SE 900 tersebut keluar hanya untuk mengawal fungsi adminsitratif, supaya lembaga di masyarakat benar-benar bisa terpantau oleh pemerintah. “Jadi SE tersebut keluar setelah dikomunikasikan ke Kemendagri. Dan ini sekupnya nasional. Dan Jawa Timur tidak ada masalah, sehingga jangan dilihat dari kacamatan Jatim,” tegas mantan Ketua DPRD Kabupaten Jombang ini serius.

Halim memprediksi, keluarnya SE 900 tersebut berurusan dengan administratif  dengan pemerintah di luar Jawa Timur. “Kita hanya menyampaikan di Jatim tidak ada masalah terkait dengan SE Mendagri itu,” kata dia.(Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved