Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Konsultasi ke Mendagri

 
28 Agustus 2015

Konsultasi ke Mendagri

Munculnya sejumlah kekhawatiran terkait terganjalnya dana hibah bagi kebutuhan masyarakat, DPRD Jatim juga akan melakukan protes ke Mendagri. Kondisi ini, dilakukan agar turunya (SE) no 900/4627/sj tentang penajaman ketentuan pasal 298 ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak memberatkan kebutuhan pelayanan di masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jatim, H. Tjutjuk Sunario mengatakan pihaknya akan melakukan konsultasi ke  Mendagri untuk menayakan lembaga masyarakat yang tidak berbadan hukum. “Karena lembaga di masyarakat seperti Pokmas, tidak mungkin berbadan hukum. Kita akan konsultasikan ke Mendagri,” terang Tjutjuk.

Pihaknya akan menyampaikan surat secara tertulis, untuk mempertanyakan terkait nasib kelompok masyarakat dan kelompok kecil, karena dalam Undang-Undang Desa, keberadaan (Pokmas.red) juga sudah diwadahi.

“Ini kita tanyakan ke Mendagri. Jika aturan yang berlaku secara ketat, politisi Partai Gerindra ini, menegaskan kedepan pemerintah daerah akan mengikuti aturan yang disampaikan Pemerintah Pusat. Dirinya, menyampaikan kelompok kecil di desa, tidak mungkin akan mendapat perhatian pemerintah, jika pemberlakukan SE Mendagri No. 900 diberlakukan secara kaku.

 “Kalau ditegaskan lagi ditingkat Kabupaten maupun Pemerintah Kota, harus diatur kembali. Intinya jangan sampai aturan yang dibuat membuat masyarakat semakin berat hanya untuk kebuthan mendapat dana hibah. Jangan sampai pelaksanaanya keliru,” urai dia.

Terkait anggaran, lanjut Tjutjuk tidak ada masalah. Namun keluranya Surat Edaran tersebut, menjadi persoalan di lembaga penerima. “Ini yang harus diluruskan,” urai dia.

Terpisah, Fatah Jasin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bapepprov) Jatim mengaku siap menjalankan Surat Edaran (SE) Mendagri yang keluar pertengahan Agustus itu. “Kita akan mengikuti ketentuan dan aturannya, pada prinsipnya Pemprov akan siap,” tegas Fatah Jasin. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved