Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

ADD Baru Terserap 20 persen, Komisi A Tuding Kinerja Pusat Lamban

 
31 Agustus 2015

ADD Baru Terserap 20 persen, Komisi A Tuding Kinerja Pusat Lamban

Komisi A DPRD Jatim menuding kinerja Pemerintah Pusat lamban terkait pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Pasalnya, hingga akhir Desember 2015 ini ternyata penyerapannya sangat rendah atau tak lebih dari 20 persen. Akibatnya desa yang didorong untuk maju pembangunannya lewat bantuan dana desa dipastikan akan berjalan lamban dan stagnan.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menegaskan seharusnya kinerja Pemerintah Pusat berjalan cepat saat kementerian Desa ditunjuk untuk menginisiasi desa dalam pencairan dana tersebut. Tapi nyatanya hingga enam bulan ini justru tidak ada gerakan sama sekali. Tak ayal dana desa itupun baru cair awal bulan Juni, sehingga penyerapan anggarannyapun sangat minim atau hanya sekitar 20 persen.

"Bagaimana desa-desa yang ada dapat mandiri jika anggaran yang diberikan baru dapat terserap 20 persen. Itu artinya sampai Desember 2015, penggunaan ADD tidak sesuai dengan target sebesar Rp20,7 triliun untuk 72 ribu desa se-Indonesia, dan dipastikan pelaksanaan pembangunan di desa-desa yang ada di sejumlah pelosok tanah air hanya berjalan stagnan," tegas politisi asal Partai Golkar.

Sementara itu, untuk Jatim sendiri tidak terlalu bermasalah. Mengingat Jatim sudah memiliki kebijakan pemberian dana desa. Namun nilai kecil tidak lebih dari Rp60 juta per desa pertahun. Akan tetapi sifatnya digilir, karena alokasi anggaran yang ada cukup kecil. Seperti diketahui, Realisasi penyerapan dana desa hingga pertengahan Agustus 2015 ini hanya tercatat baru sebesar 20 persen atau Rp4,2 triliun dari yang seharusnya disalurkan pada tahap pertama yakni Rp8,03 persen (40 persen dari pagu seluruhnya).

Dimana Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) Marwan Jafar enggan disebut sebagai pihak yang menyebabkan realisasi penyaluran dana desa masih minim. Menurut dia, dana desa bukan hanya tugas dari kementeriannya saja, namun ada juga tanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Secara tersirat, Marwan pun menyalahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro.

"Makanya ini kuasa pengguna anggarannya kan Kementerian Keuangan yang seharusnya mereka melakukan koordinasi," kata Marwan. Begitu juga tugas dari Kementerian Dalam Negeri yang harus berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah. Lambannya penyaluran dana desa terhambat karena belum semua kepala daerah mengeluarkan peraturan mengenai alokasi dan pemanfaatan dana desa sebagai syarat bisa dicairkan. "Tapi kita lihat agak lamban terutama karena Peraturan Bupatinya itu yang belum dikeluarkan, berarti masalahnya di daerah. Kalau pusat begitu ada Perbup, ya kita kasih duit," pungkasnya. (Siti).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved