Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Jatim Tak Permasalahkan Pencairan Dana Hibah

 
31 Agustus 2015

Jatim Tak Permasalahkan Pencairan Dana Hibah

Turunnya SE Mendagri nomor 900/4627/SJ terkait penyaluran dana hibah harus menggunakan Badan Hukum disikapi santai oleh Pimpinan DPRD Jatim. Mengingat selama ini Jatim sudah taat dalam melaksanakan pencairan dana hibah baik yang diterimakan kepada organisasi maupun Pokmas (Kelompok Masyarakat).

Ketua DPRD Jatim, H. Abdul Halim Iskandar menegaskan munculnya SE tersebut dikarenakan banyak daerah yang dalam pengucuran dana hibah tidak sesuai aturan. Sementara Jatim sendiri sejak awal sudah melalui aturan. Dimana untuk pokmas harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sementara untuk organisasi harus berbadan hukum dan ada dukungan dari masing-masing instansi dan mendapat persetujuan dari bupati/walikota atau gubernur.

"Bagi Jatim sendiri sebenarnya munculnya SE tidak ada masalah. SE ini muncul karena banyak daerah tak mentaati aturan. Cuma yang perlu ditegaskan dalam SE tersebut adalah untuk Pokmas selama ini cukup mendapatkan persetujuan dari kades, namun di SE ini tidak mengaturnya. Nah, disinilah kami akan berkirim surat ke Mendagri untuk konsultasi," papar politisi asal PKB ini.

Ditambahkannya, selama ini di masyarakat terjadi persepsi yang berbeda. Dimana setiap permintaan dana hibah harus memiliki Badan Hukum yang disahkan oleh Depkum HAM. Padahal untuk Pokmas tetap menggunakan aturan lama yaitu cukup disetujui oleh Kades termasuk sebuah organisasi dan yayasan tetap harus berbadan hukum. Ini sebagai antisipasi agar penggunaan dana hibah tidak melenceng dari ketentuan yang belaku dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Soenario mengaku jika masyarakat tidak dapat disalahkan dalam mengartikan SE Mendagri. Mengingat di dalam SE tersebut hanya mengatur organisasi dan yayasan yang harus berbadan hukum, sementara untuk pomas tidak disebutkan. Padahal selama ini banyak dari kelompok masyarakat yang mengajukan dana hibah untuk pembangunan musholah atau saluran, tentunya mereka sangat membutuhkan.

"Karenanya kami akan mencoba berkonsultasi dengan Mendagri, terkait keberadaan. Pomas. Ini karena mereka termasuk masyarakat ditingkat bawah yang harus mendapatkan perhatian pemerintah. Itu artinya di pemerintahan tidak hanya persetujuan diberikan oleh bupati/walikota atau gubernur, namun kepala desa juga merupakan unsur pemerintahan ditingkat bawah," tegas politisi Partai Gerindra.

Sementara itu, Kepala Bappeprov Jatim, Fatah Jasin mengaku persoalan SE Mendagri sudah dibahas bersama pimpinan dewan dan tidak ada masalah yang krusial. Yang ada cuma pada persoalan pokmas yang mau mengajukan dana hibah. "Tidak ada masalah, semuanya sudah selesai. Yang pasti kami mentaati semua aturan yang ada,"lanjutnya. (Siti).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved