Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pimpinan Dewan Santai Sikapi SE Mendagri

 
01 September 2015

Pimpinan Dewan Santai Sikapi SE Mendagri

Turunya SE Mendagri Nomor 900/4627/Sj terkait penyaluran dana hibah harus menggunakan badan hukum disikapi santai dengan Pimpinan DPRD Jatim. Mengingat saat ini Jatim sudah taat dalam melaksanakan pencairan dana hibah baik yang diterimakan kepada organisasi maupun Pokmas (Kelompok Masyarakat).

Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar menegaskan munculnya SE tersebut dikarenakan banyak daerah yang dalam pengucuran dana hibah tidak sesuai aturan. Sementara Jatim sendiri sejak awal sudah melalui aturan. Dimana untuk pokmas harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa, sementara untuk organisasi harus berbadan hukum dan ada dukungan dari masing-masing instansi serta mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota atau Gubernur.

“Bagi Jatim sendiri sebenarnya  munculnya SE tidak ada masalah. SE ini muncul karena banyak daerah tak mentaati aturan. Cuma yang perlu ditegaskan dalam SE tersebut adalah untuk pokmas selama ini cukup mendapatkan persetujuan dari kades, namun di SE ini tidak mengaturnya. Nah, disinilah kami akan mengirim surat ke Mendagri untuk konsultasi,” papar politikus asal PKB itu.

Ditambahkan, selama ini dimasyarakat terjadi persepsi yang berbeda. Dimana setiap permintaan dana hibah harus memiliki badan hukum yang disahkan oleh Depkum HAM. Padahal untuk pokmas tetap menggunakan aturan lama yaitu cukup disetujui oleh Kades termasuk sebuah organisasi dan yayasan tetap harus  berbadan hukum. Ini sebagai antisipasi agar penggunaan dana hibah tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku  dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjujuk Seonario mengaku jika masyarakat tidak dapat disahkan dalam mengartikan SE Mendagri. Mengingat di dalam SE tersebut hanya mengatur organisasi dan yayasan yang harus berbadan hukum, sementara untuk pokmas tidak disebutkan. Padahal selama ini banyak dari kelompok masyrakat yang mengajukan dana hibah untuk pembangunan mushola atau saluran, tentunya mereka sangat membutuhkan.(Ellis S).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved