Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Akibat Persoalan Politik Berimbas Pembahasan Raperda

 
09 September 2015

Akibat Persoalan Politik Berimbas Pembahasan Raperda

Banyaknya persoalan politik yang dimulai dengan berubahnya beberapa aturan serta pertikaian ditingkat Pemerintah Pusat ternyata banyak berdampak pada produk hukum yang ada di DPRD Jatim diantaranya pembahasan soal Raperda. Terbukti dari usulan yang disampaikan enam Rapreda, dipastikan sampai akhir 2015 ini yang terealisasi hanya sampai empat Raperda saja.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im menegaskan gonjang-ganjing perpolitikan di dalam negeri sekaligus sering berubah-ubahnya aturan seperti UU menjadi salah satu penyebab Raperda yang digagas baik oleh Eksekutif maupun Legislatif mengalami revisi total. Diantaranya soal Perda AIDS dan Perlindungan Tenaga Kerja yang digagas oleh Komisi E DPRD Jatim.

Akibatnya Raperda ini harus ngendon lama karena harus dibahas ulang, sehingga tidak masuk dalam Prolegda 2015. Karenanya target Komisi E agar enam Raperda bisa selesai dibahas pada persidangan ketiga dipastikan sulit terealisasi.

"Yang pasti kami sudah berusaha keras untuk menyelesaikan sejumlah Raperda yang masuk dalam tupoksi kita. Tapi karena banyak faktor diantaranya ramainya perolitikan yang ada, membuat pembahasan Raperda yang ada tidak berjalan optimal,"tegas politisi asal PAN ini, Rabu (9/9).

Ditambahkannya, dari enam raperda yang menjadi usulan Komisi E DPRD Jatim baru empat yang masuk dalam Prolegda 2015 yang kini dibahas diantaranya Perbandingan pemuda, perbandingan seni budaya, mutu pelayanan kesehatan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sedang yang tidak masuk adalah Raperda tentang AIDS dan perlndungan tenaga kerja.

Terpisah, Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Jatim, Achmad Heri menegaskan banyaknya pekerjaan rumah anggota DPRD Jatim masih mengakibatkan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Legislatif maupun Eksekutif banyak yang belum digedok. Dari 27 seluruh usulan, baru delapan yang sudah ditetapkan. 

Usulan yang berjumlah 27 itu berasal terdiri dari delapan dari Eksekutif dan 19 dari Legislatif. Sebenarnya ada satu usulan lagi yang akan dibahas, namun dicabut karena kewenangannya Pemerintah Pusat. Usulan itu adalah pembahasan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) Jawa Timur.  "Kami tidak ingin melangkah lebih dulu, dikhawatirkan tidak sinkron,’’ katanya. 

Lalu, banyak agenda di 2015 yang mengakibatkan Pimpinan dan Anggota Legislatif sibuk. Pengaturan waktu pertemuan untuk membahas raperda sangat sulit. 

Selain itu, pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak menjadi kendala tersendiri. Banyak anggota Legislatif yang turun ke daerah untuk membantu kelancaraan pelaksanaan Pilkada, ’’Karena itu, sampai sekarang baru delapan Raperda yang sudah tuntas,’’ ucapnya. 

Banyaknya usulan yang belum digedok memunculkan kesan kerja Banleg DPRD Jatim lambat. Dari delapan usulan itu, dua di antaranya masalah pertanggungjawaban anggaran 2014 dan perubahan APBD 2015. 

Achmad Heri tidak sepakat jika pembahasan usulan Raperda dianggap lambat. Badan legislatif (Banleg) terus berusaha untuk menyelesaikan usulan itu. Saat ini, Banleg sudah berkomunikasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Mereka diminta mengirim surat ke Pimpinan Dewan. Surat itu mempertanyakan Program Legislasi Daerah (Prolegda) menyesuaikan kondisi usulan raperda banyak yang belum tuntas. ’’Dari situ nanti dibahas proses pembahasan dan perencanaan anggaran,’’ ungkap dia.  

Heri memastikan, dalam waktu dekat pembahasan usulan raperda akan kembali dilakukan. Senin (14/9) mendatang, para Pimpinan Dewan, Fraksi, dan Komisi akan bertemu. ’’Momen itu akan menjadi kesempatan untuk membahas persoalan ini,’’ katanya. (Siti).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved