Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

UU Berubah, Raperda DPRD Jatim Tidak Mencapai Target

 
10 September 2015

UU Berubah, Raperda DPRD Jatim Tidak Mencapai Target

Tidak jelasnya perubahan undang-undang (UU) dan persoalan politik di tanah air, berdampak pada produk hukum yang menjadi gagasan DPRD Jatim. Akibatnya, target pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi amburadul. Terbukti, dari usulan yang disampaikan, dipastikan sampai akhir tahun 2015 ini hanya terealisasi beberapa perda saja.

 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im menegaskan gonjang-ganjing perpolitikan di dalam negeri sekaligus sering berubah-ubahnya aturan seperti UU menjadi salah satu penyebab Raperda yang digagas baik oleh Eksekutif maupun Legislatif mengalami revisi total.

 

Di antaranya soal Perda AIDS dan Perlindungan tenaga kerja yang digagas oleh Komisi E DPRD Jatim. Akibatnya Raperda ini harus ngendon lama karena harus dibahas ulang, sehingga tidak masuk dalam Prolegda 2015. Karenanya target Komisi E agar enam raperda bisa selesai dibahas pada persidangan ketiga dipastikan sulit terealisasi.

 

"Yang pasti kami sudah berusaha keras untuk menyelesaikan sejumlah Raperda yang masuk dalam tupoksi kita. Tapi karena banyak faktor di antaranya ramainya perpolitikan yang ada, membuat pembahasan Raperda yang ada tidak berjalan optimal,"tegas dia.

 

Ditambahkan, dari enam raperda yang menjadi usulan Komisi E DPRD Jatim baru empat yang masuk dalam Prolegda 2015 yang kini dibahas di antaranya perbandingan pemuda, perbandingan seni budaya, mutu pelayanan kesehatan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sedang yang tidak masuk adalah Raperda tentang AIDS dan PerlindunganTenaga Kerja.

 

Sebelumnya Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Jatim, Achmad Heri menegaskan banyaknya pekerjaan rumah anggota DPRD Jatim masih mengakibatkan usulan rancangan peraturan daerah (raperda) dari legislatif maupun eksekutif banyak yang belum digedok. Dari 27 seluruh usulan, delapan sudah ditetapkan.

 

Usulan yang berjumlah 27 itu berasal terdiri dari delapan dari Eksekutif dan 19 dari Legislatif. Sebenarnya ada satu usulan lagi yang akan dibahas, namun dicabut karena kewenangannya pemerintah pusat. Usulan itu adalah pembahasan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) Jawa Timur. "Kami tidak ingin melangkah lebih dulu, dikhawatirkan tidak sinkron,’’ katanya.

 

Banyak agenda di 2015 yang mengakibatkan Pimpinan dan Anggota Legislatif sibuk. Pengaturan waktu pertemuan untuk membahas Raperda sangat sulit.
Selain itu, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menjadi kendala tersendiri. Banyak anggota Legislatif yang turun ke daerah untuk membantu kelancaraan pelaksanaan pilkada, ’’Karena itu, sampai sekarang baru delapan Raperda yang tuntas,’’ ucapnya. (Ferdi)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved