Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Diaplikasikan dengan Pergub

 
15 September 2015

Diaplikasikan dengan Pergub

 

Wakil Ketua DPRD Jatim Soenarjo memiliki banyak pengalaman dalam pembinaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Ia berharap, pendampingan masyarakat Desa dan Kelurahan oleh tenaga pendamping profesional mampu melakukan tugas pokoknya, yaitu melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui asistensi, pengorganisasian serta pengarahan dan fasilitasi.

 

Mantan Wakil Gubernur Jatim ini mengharapkan perubahan Perda nantinya juga ditindak lanjuti dengan Pergub. “Tentu dengan mengatur kebutuhan yang lebih spesifik terkait kebutuhan Jatim  dengan memberikan hak dan kewenangan serta kewajiban untuk mengatur Pemberdayaan Desa/Kelurahan,” tegas dia.

 

Seperti diketahui, usulan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menjadi kebutuhan mendesak, agar ketentuan peraturan yang diusulkan Pemperov Jatim tidak bertentangan dengan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah di atasnya. Apalagi laju pembangunan yang sangat kencang dan terdesentralisasi.

 

Terbukti, muncul sejumlah keberhasilan dengan melihat tiga prinsip yang menjadi semangat Otonomi Daerah, yaitu tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. “Oleh karena itu, perangkat penunjang kelancaran pengelolaan Pemerintahan Desa juga harus disiapkan,” terang Soenarjo.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Tjutjuk Sunario menyampaikan munculnya usulan Pemerintahan Desa menjadi kebutuhan mendesak. Sebab, selama ini dengan pemberlakukan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, isu menguat justru tentang pemilihan Kepala Daerah dan revisi otonomi.

 

“Sejak dirilis, UU Pemda telah menuai kontroversi, salah satunya karena munculnya kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah. Seharusnya semangat mensejahterakan masyarakat desa/kelurahan menjadi momentum penting untuk mengawal undang-undang yang ada,’ tegas dia. (Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved