Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pilkada Serentak Sibukkan Banleg Jatim, Belasan Usulan Prolegda 2015 Mangkrak

 
11 September 2015

Pilkada Serentak Sibukkan Banleg Jatim, Belasan Usulan Prolegda 2015 Mangkrak

Kinerja badan legislasi (Banleg) DPRD Jatim lamban, indikasi ini terlihat dari kinerjanya menyelesaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tahun 2015.

Dari 27 usulan Raperda di tahun 2015 ini, hanya 8 yang terselesaikan. Sisanya hingga saat ini masih mangkrak. Sebanyak 27 Raperda tersebut terdiri dari 19 Raperda usulan Legislatif dan 8 Raperda usulan Eksekutif.

Masalah persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 dan padatnya agenda di 2015 dijadikan alasan tak tercapainya target Prolegda ini. Selain itu, Ketua Banleg DPRD Jatim Achmad Heri menegaskan, minimnya Raperda yang diselesaikan karena banyak usulan yang sifatnya turunan dari aturan Pusat. Sehingga, pembahasan bisa dilakukan setelah aturan dari Pusat ditetapkan.”Kami tidak ingin melangkah lebih dulu, dikhawatirkan tidak singkron,”katanya.

Sedangkan terkait padatnya jadwal pada 2015, mengakibatkan Pimpinan dan Anggota Legislatif juga terkuras waktunya yang  membuat agenda pertemuan pembahasan Raperda juga sulit terwujud. Achmad Heri menyebutkan contoh Pilkada misalnya. Sebagai kepanjangan partai politik di parelemen, banyak Legislator yang menghilang dari gedung DPRD Jatim akhir-akhir ini. Terutama mereka yang datang dari daerah pemilihan (dapil) penggelar Pilkada. Minimnya kehadiran mereka karena turut jadi mesin politik partai untuk memenangkan pertarungan.” Karena itu, sampai sekarang baru delapan Raperda yang sudah tuntas,” sebut politisi Nasdem - Hanura tersebut.

Namun Heri tidak sepakat jika pembahasan usulan Raperda ditunding lambat. Banleg terus berusaha untuk menyelesaikan usulan itu. Termasuk intensifkan komunikasi dengan Biro Hukum Eksekutif untuk proses penyelesaiannya. Lebih lanjut dirinya menjelaskan jika nantinya Eksekutif akan diminta mengirim surat ke Pimpinan Dewan terkait Prolegda.” Dari situ nanti di bahas proses pembahasan dan perencanaan anggaran,” ungkapnya.

Raperda yang sudah diputuskan

1.    1.    Perda Perubahan Nomor 1/2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

2.    Perda Perubahan Nomor 9/2013 tentnag Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

3.    Perda Perubahan Nomor 13/2013  tentang  Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

4.    Perda tentang Perlindungan Petani dan Nelayan

5.    Perda Perubahan Nomor 10/2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum     Perusahaan Daerah, BPR,                KUR Rakyat Kecil Jatim menjadi PT BPR Jatim

6.    Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

7.    Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 (Eksekutif)

8.    Perda tentang P-APBD 2015 (Eksekutif)

Lanjut Heri, dari 19 usulan DPRD Jatim, enam diantaranya sudah dituntaskan. Sedangkan dari 8 usulan raperda Pemprov, baru dua yang kelar. Dia menambahkan, keterbatasan waktu dan mepetnya jadwal kegiatan, dari 27 usulan Raperda, DPRD Jatim mempertimbangkan dan memperhatikan sklaa prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.” Sehingga memakai skala prioritas untuk kepentingan masyarakat Jatim yang didahulukan. Namun Raperda lainya saat ini juga masih dalam proses  pembahasan baik ditingkat Komisi ataupun penyelarasan di Balegda dan masih dalam tahap sosialisasi,”tuturnya.(Fadly).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved